Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
BAKAL calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menilai menjalin persatuan tak perlu menunggu pemilihan umum (pemilu) selesai. Karena persatuan harus dibenamkan kapan saja.
"Enggak usah pemilu, hari ini pun harus bersatu, menunggu pemilu aneh. Bersatu sekarang harus bersatu. Pemilu enggak pemilu harus bersatu. Menang kalah dalam olahraga harus bersatu, menang pemilu apalagi," kata Cak Imin di Jakarta Selatan, Rabu, (8/11).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tak ada upaya intervensi dalam pemilu. Seluruh aparatur negara yang di bawah kembali Presiden tak boleh dijadikan alat untuk kepentingan tertentu.
Baca juga : Cak Imin Sarankan Anwar Usman Mundur dari Hakim MK
"Itu pendapat yang harus kita viralkan supaya mau aparatur negara sampai paling bawah, jadikan pernyataan presiden sebagai kepala negara, pemerintahan, jadi guidance. Enggak boleh klaim ada intervensi," ucap Cak Imin.
Baca juga : NasDem Bersyukur Mendapat Dukungan dari Din Syamsudin untuk Pilpres 2024
Sebelumnya, Jokowi mengingatkan ketika menang pada pemilu tak boleh jumawa begitu sebaliknya. Ketika kalah tak murka.
"Bersatu kembali, rukun kembali. ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, sesama anak bangsa yang sama-sama ingin bangun negara kita Indonesia," kata Jokowi. (Z-8)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved