Jokowi: Jangan Coba-Coba Intervensi Pemilu

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan 840 ribu tempat pemungutan saura (TPS), pesta demokrasi lima tahunan itu menghadapi tantangan yang besar dalam penatakelolaannya, termasuk mekanisme pengamanan dan distribusi.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu bertajuk 'Mewujudkan Pemilu Berintegritas' yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Presiden mengingatkan semua pihak untuk tidak mengintervensi jalannya Pemilu 2024.

Ia mengatakan, setiap TPS dipantau oleh saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu 2024. Aparat keamanan juga berjaga di sekitar TPS. Selain itu, masyarakat dan media juga dapat berpartisipasi langsung untuk mengawasi gelaran pemilu.

"Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit," tegas Presiden, Rabu (8/11).

Pernyataan Jokowi disampaikan sehari setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman melanggar etik berat. Anwar sendiri merupakan adik ipar dari Jokowi.

Selain itu, MKMK menjatuhi sanksi terhadap Anwar berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena terlibat memutuskan perkara uji materi syarat usia capres-cawapres yang membuka jalan bagi putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres pedamping Prabowo Subianto.

Baca juga:

> Gibran tak Terganggu Putusan MKMK, Tetap Jadi Bacawapres Prabowo

> Mahasiswa Diajak Berperan Aktif Kawal Pemilu Damai

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa kompetisi dalam demokrasi adalah hal wajar dan biasa. Ia meminta masyarakat untuk menjaga kerukunan setelah mengajak tiga bakal capres makan siang di Istana Kepresidenan belum lama ini.

"Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah, di daerah, masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama, kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan diapresiasi dunia internasional. Sebagai 'wasit' antara penyelenggara pemilu, ia mengatakan ketegasan DKPP adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap gelaran pemilu.

"Publik perlu diyakinakan bahwa independensi, netraitas, imparsialitas para penyelenggara pemilu benar-benar dijamin dan kontrol melalui sistem penegakan kode etik yang dijalankan secara proporsional dan adil," ujar Heddy. (Z-6)