Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menepis penambahan bantuan pangan karena alasan politis. Berdasarkan hasil rapat tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11), pemerintah akan memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) hingga 2024. Sementara Indonesia akan menggelar pemilihan umum (pemilu) pada tahun yang sama.
"Kalau ini kan sebenarnya tidak terkait politik karena desil 1 (ini kan keluarga paling bawah yang perlu dibantu," terang Arief seusai menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu.
Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10%, tingkat paling rendah kesejahteraannya.
Baca juga: Bansos Pangan Diperpanjang Hingga 2024
Arief menyebut harga beras melambung akibat el nino atau kekeringan panjang. Bantuan pangan, sambungnya, akan membantu keluarga miskin.
"Kalau bantuan pangan kan enggak ada bendera politik ya," ucap Arief.
Baca juga: APBN Diandalkan Hadapi Tekanan El Nino
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa bantuan pangan diberikan pada sekitar 22 juta keluarga miskin. Selain itu, bantuan pangan juga diberikan untuk penanggulangan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada 2024.
"Memang kan (keluarga) yang (ekonomi) paling bawah yang perlu dibantu, enggak ada pertimbangan lain," imbuhnya.
Untuk penanggulangan stunting, Arief mengatakan pemerintah memberikan tambahan bantuan sebanyak 1,4 juta daging ayam dan telur di tujuh provinsi. Adapun data penerima bantuan disediakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sedangkan data untuk bantuan pangan beras diambil dari data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sebagai konsekuensi memperpanjang bantuan pangan, pemerintah juga akan menambah impor beras untuk stok cadangan nasional. Arief menyebut awalnya pemerintah mengimpor 2 juta ton beras untuk tahun ini. Namun, ada penambahan sekitar 1,5 juta ton.
"Itu juga kita siapkan untuk bantuan pangan," terangnya.
Ia menyebut impor dilakukan dari sejumlah negara yakni Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menurut Arief akan melakukan lobi dengan Cina dan India terkait harga yang diminta pemerintah RI.
Secara terpisah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta adanya percepatan tanam padi dilakukan pada November atau Desember 2023. Tujuannya, agar pada April atau Mei 2024, beras sudah bisa dipanen. Sebab, El Nino diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal 2024. (Ind/Z-7)
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Cek NIK KTP Anda apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah! Panduan lengkap cara mudah dan cepat mengetahui status bantuan dengan NIK Anda. Klik disini
Cek bansos BBM 2024 cair? Panduan lengkap cara mengecek status penerima bantuan BBM secara online & offline. Dapatkan informasi terbaru dan pastikan Anda terdaftar!
KIS gratis dari pemerintah? Dapatkan! Panduan lengkap cara mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis, syarat, dan manfaatnya. Cek di sini sekarang!
BPIP waspadai potensi kerusakan dari kekuasaan pemerintah yang bersifat absolut
Ketua Bapanas Arief Prasetyo Adi menerima kunjungan Menteri Pertanian Jepang Taku Eto. Pertemuan tersebut membahas terkait kerja sama ekspor-impor. Ekosistem pangan di Indonesia
Bapanas telah melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung pada 24-25 Maret 2025.
Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy memaparkan bahwa produksi beras di tahun ini akan mencapai 32,29 juta ton.
Bapanas akan lebih sering menggelar rapat secara daring, sebagai pengganti rapat luring yang lebih mengeluarkan banyak biaya.
Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, jagung, gula konsumsi, hingga garam konsumsi mulai semester I 2025.
Bulog dan Perpadi sangat penting perannya dalam penyerapan hasil panen dengan HPP yang baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved