Kepala Bapanas Tepis Perpanjangan Bantuan Pangan untuk Kepentingan Politis

KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menepis penambahan bantuan pangan karena alasan politis. Berdasarkan hasil rapat tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11), pemerintah akan memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) hingga 2024. Sementara Indonesia akan menggelar pemilihan umum (pemilu) pada tahun yang sama.

"Kalau ini kan sebenarnya tidak terkait politik karena desil 1 (ini kan keluarga paling bawah yang perlu dibantu," terang Arief seusai menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu.

Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10%, tingkat paling rendah kesejahteraannya.

Baca juga: Bansos Pangan Diperpanjang Hingga 2024

Arief menyebut harga beras melambung akibat el nino atau kekeringan panjang. Bantuan pangan, sambungnya, akan membantu keluarga miskin.

"Kalau bantuan pangan kan enggak ada bendera politik ya," ucap Arief.

Baca juga: APBN Diandalkan Hadapi Tekanan El Nino

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa bantuan pangan diberikan pada sekitar 22 juta keluarga miskin. Selain itu, bantuan pangan juga diberikan untuk penanggulangan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada 2024.

"Memang kan (keluarga) yang (ekonomi) paling bawah yang perlu dibantu, enggak ada pertimbangan lain," imbuhnya.

Untuk penanggulangan stunting, Arief mengatakan pemerintah memberikan tambahan bantuan sebanyak 1,4 juta daging ayam dan telur di tujuh provinsi. Adapun data penerima bantuan disediakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sedangkan data untuk bantuan pangan beras diambil dari data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sebagai konsekuensi memperpanjang bantuan pangan, pemerintah juga akan menambah impor beras untuk stok cadangan nasional. Arief menyebut awalnya pemerintah mengimpor 2 juta ton beras untuk tahun ini. Namun, ada penambahan sekitar 1,5 juta ton.

"Itu juga kita siapkan untuk bantuan pangan," terangnya.

Ia menyebut impor dilakukan dari sejumlah negara yakni Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menurut Arief akan melakukan lobi dengan Cina dan India terkait harga yang diminta pemerintah RI.

Secara terpisah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta adanya percepatan tanam padi dilakukan pada November atau Desember 2023. Tujuannya, agar pada April atau Mei 2024, beras sudah bisa dipanen. Sebab, El Nino diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal 2024. (Ind/Z-7)