Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Go Gib Ran, Nasarudin, membalas penyataan elite PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat yang menyebut Prabowo-Gibran sebagai cerminan Neo Orde Baru.
"Berhentilah membuat stigmatisasi, mari kita adu program dan gagasan kongkret ke masyarakat untuk pasangan capres dan cawapres masing-masing," ujar Nasarudin
Jaringan Nasional Go Gib Ran adalah organ relawan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. Go GibRan banyak bergerak untuk pemenangan di segmen pemilih muda.
Baca juga: Soal Nasib Gibran usai Putusan MKMK, KIM: Biar Hakim yang Putuskan
"Pilpres nanti adalah pesta demokrasi. Sebagai sebuah pesta yang rangkaian mulai digulirkan, seyogyanya para elite mempertontonkan pertarungan yang indah di hadapan masyarakat," ungkap Nasarudin.
Lebih lanjut Nasarudin menyampaikan, "Siapapun boleh menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden selama mereka berpengalaman dan mampu. Selanjutnya, biar masyarakat menilai pemimpin mana yang paling layak menurut mereka. Dan saat ini faktanya dukungan masyarakat kepada Prabowo-Gibran terus menguat. Itu artinya masyarakat tahu calon pemimpin mana yang lebih layak."
Nasarudin juga menanggapi pernyataan Puan Maharani usai berkunjung ke Jawa Timur. Sebelumnya, pada Sabtu (4/11), Puan Maharani dalam cuitannya menulis, "Seratus hari ke depan kita akan bertarung menghadapi kawan lama yang sudah jadi lawan baru."
Baca juga: Gerindra: Generasi Muda bakal Jadi Kunci Kemenangan Prabowo-Gibran di Jakarta
"Di ajang pemilihan Presiden yang dikedepankan Prabowo-Gibran adalah visi bagaimana membangun Indonesia. Dalam mewujudkan visi Pak Prabowo memandang Gibran adalah pasangan yang tepat sehingga harus berseberangan dengan kubu Mbak Puan, itu sah-sah saja. Sekali lagi kami melihat respon positif dari mayoritas masyarakat atas kehadiran Prabowo-Gibran sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, itu artinya masyarakat sudah meyakini bahwa pasangan ini adalah yang terbaik yang akan memimpin Indonesia ke depan," tegas Nasarudin.
Terakhir, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Go Gib Ran itu menyatakan "Mestinya koalisi capres lain mereka harus fokus merebut hati rakyat dan menyampaikan program Capres masing-masing. Jangan sibuk baperan dengan Pasangan Calon Koalisi Indonesia Maju. Bagi kita, Gibran adlah simbol anak muda Indonesia yang sangat kompeten dan berani maju di panggung kontestasi Pilpres. Mari kita merebut hati rakyat dengan program-program yg menurut rakyat menjadi kebutuhan mereka. Kami Jaringan Nasional Go Gib Ran akan selalu memberikan pendidikan politik terhadap kelompok muda di Indonesia." (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved