Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto akan dilakukan setelah semua ketua umum (ketum) partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) lengkap berada di Jakarta.
Saat ini, salah satu ketum, yakni Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN) masih berada di luar negeri mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan lawatan kenegaraan.
"Sekarang posisinya ketum partai KIM masih ada yang di luar negeri mengikuti perjalanan Pak Jokowi. Insya Allah, setelah para ketum sudah berada di Jakarta seluruhnya, kami akan segera menyelenggarakan rapat KIM membicarakan perihal pasangan Prabowo Subianto," ujar Muzani saat menghadiri syukuran ulang tahun ke-72 Prabowo di Rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa (17/10).
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Harus Minta Izin Megawati Soal Gibran
Menurut Muzani, menunggu kelengkapan ketum parpol KIM adalah penting. Meski sejumlah hal telah disepakati, keputusan satu nama final cawapres harus mendapat persetujuan dari seluruh ketum partai koalisi.
"Itu sebabnya beberapa hal yang rencananya akan kita lakukan pada hari-hari kemarin ditunda karena masih ada ketum koalisi yang masih menyertai perjalanan Pak Jokowi ke Tiongkok dan Arab Saudi," tuturnya.
Baca juga: Prabowo tidak Ingin Tergesa-gesa Deklarasikan Cawapres
Diketahui bahwa Menteri Perdagangan sekaligus ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tengah melakukan perjalanan dinas luar negeri bersama Presiden Jokowi. Ia juga menepis isu bahwa penundaan deklarasi cawapres Prabowo karena sosok yang ingin dipinang masih gundah memberi kepastian.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved