Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PERSAINGAN antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam bursa capres memperkuat pula rivalitas partai pengusungnya. Temuan survei New Indonesia Research & Consulting menunjukkan elektabilitas Gerindra terus menempel ketat PDIP.
PDIP tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 17,8%, tetapi selisih elektabilitasnya makin mengecil terhadap Gerindra. Partai runner-up tersebut kini membukukan elektabilitas sebesar 17,4%.
Baca juga: Ini Tanggapan Gerindra soal Potensi Dukungan 212 ke Prabowo
“Persaingan antara PDIP dan Gerindra semakin ketat, sedangkan partai-partai dari poros perubahan masih stagnan,” ungkap Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono lewat keetrangan yang diterima, Selasa (26/9).
Menurut Andreas, Gerindra terus menikmati coattail effect dari tingginya elektabilitas Prabowo. Sedangkan Ganjar yang baru mulai pulih setelah sempat anjlok pasca-heboh Piala Dunia U20 belum cukup kuat mengungkit elektabilitas PDIP kembali ke posisi tertinggi yang diraih pada Maret 2023, yakni sebesar 19,1%.
Baca juga: Ganjar Pranowo Mengaku Masih Diskusi Tentang Cawapres
“Sementara Prabowo telah memimpin dalam bursa capres, kini Gerindra pun tengah mengintip kemenangan serupa. Jika tren tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin Gerindra akan menyalip PDIP dan keluar sebagai partai pemenang Pemilu 2024," jelasnya.
Padahal PDIP bertekad untuk mengulang kembali kemenangan yang pernah diraih dua kali berturut-turut. Sementara, waktu kurang dari sebulan lagi menuju pendaftaran pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Berlarut-larutnya pembahasan nama cawapres melahirkan spekulasi bahwa PDIP dan Gerindra kemungkinan berkoalisi, memasangkan Prabowo dan Ganjar,” terang Andreas.
Jika koalisi besar terwujud, maka sebagian besar partai akan bergabung, menjadikannya sebagai koalisi yang sangat gemuk. Selain PDIP dan Gerindra, di dalamnya ada Golkar (8,4%), Demokrat (6,7%), PSI (6,0%), PAN (2,4%) dan PPP (2,2%).
Selain itu ada partai-partai papan bawah seperti Perindo (1,6%), Gelora (1,3%), PBB (0,7%), dan Hanura (0,4%)
Survei digekar pada 11-17 September 2023 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89% dan pada tingkat kepercayaan 95%. (RO/H-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved