Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSAINGAN antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam bursa capres memperkuat pula rivalitas partai pengusungnya. Temuan survei New Indonesia Research & Consulting menunjukkan elektabilitas Gerindra terus menempel ketat PDIP.
PDIP tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 17,8%, tetapi selisih elektabilitasnya makin mengecil terhadap Gerindra. Partai runner-up tersebut kini membukukan elektabilitas sebesar 17,4%.
Baca juga: Ini Tanggapan Gerindra soal Potensi Dukungan 212 ke Prabowo
“Persaingan antara PDIP dan Gerindra semakin ketat, sedangkan partai-partai dari poros perubahan masih stagnan,” ungkap Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono lewat keetrangan yang diterima, Selasa (26/9).
Menurut Andreas, Gerindra terus menikmati coattail effect dari tingginya elektabilitas Prabowo. Sedangkan Ganjar yang baru mulai pulih setelah sempat anjlok pasca-heboh Piala Dunia U20 belum cukup kuat mengungkit elektabilitas PDIP kembali ke posisi tertinggi yang diraih pada Maret 2023, yakni sebesar 19,1%.
Baca juga: Ganjar Pranowo Mengaku Masih Diskusi Tentang Cawapres
“Sementara Prabowo telah memimpin dalam bursa capres, kini Gerindra pun tengah mengintip kemenangan serupa. Jika tren tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin Gerindra akan menyalip PDIP dan keluar sebagai partai pemenang Pemilu 2024," jelasnya.
Padahal PDIP bertekad untuk mengulang kembali kemenangan yang pernah diraih dua kali berturut-turut. Sementara, waktu kurang dari sebulan lagi menuju pendaftaran pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Berlarut-larutnya pembahasan nama cawapres melahirkan spekulasi bahwa PDIP dan Gerindra kemungkinan berkoalisi, memasangkan Prabowo dan Ganjar,” terang Andreas.
Jika koalisi besar terwujud, maka sebagian besar partai akan bergabung, menjadikannya sebagai koalisi yang sangat gemuk. Selain PDIP dan Gerindra, di dalamnya ada Golkar (8,4%), Demokrat (6,7%), PSI (6,0%), PAN (2,4%) dan PPP (2,2%).
Selain itu ada partai-partai papan bawah seperti Perindo (1,6%), Gelora (1,3%), PBB (0,7%), dan Hanura (0,4%)
Survei digekar pada 11-17 September 2023 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89% dan pada tingkat kepercayaan 95%. (RO/H-3)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved