Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem angkat bicara soal kemungkinan adanya pertemuan antara Ketua Umum Surya Paloh dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagaimana diketahui, hubungan dua partai politik itu merenggang setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak dipilih menjadi bakal cawapres Anies Baswedan.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni memastikan Surya Paloh dengan senang hati bertemu dengan SBY. Bahkan, lanjut dia, Surya Paloh juga siap bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
"Dengan senanng hati, Pak Surya bertemu dengan Mega dan Pak SBY. Toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja," kata Sahroni (4/9).
Baca juga: Ahmad Sahroni Batal Laporkan SBY atas Dugaan Berita Bohong
Menurutnya, perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, jangan sampai keputusan tertentu membuat seseorang membenci orang lainnya. Sahroni pun menegaskan NasDem tidak menginginkan narasi-narasi politik yang dapat memunculkan kegaduhan di ruang publik.
"Kita ingin negara ini tidak ada narasi-narasi yang membuat situasi tidak baik," tandasnya.
Baca juga: NasDem Klaim Berusaha Jalin Komunikasi dengan Demokrat Sebelum Deklarasi Anies - Cak Imin
Sebelumnya, pada Sabtu (1/9), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mendeklarasikan pencalonan mereka untuk Pemilu Presiden 2024. Keduanya diusung oleh koalisi Partai Nasional Demokrat dan PKB.
PKS yang sejak awal bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) belum secara resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan tersebut, karena keputusan perubahan koalisi yang dilakukan Partai NasDem dilakukan secara sepihak.
Sementara Partai Demokrat yang sejak awal juga berada dalam koalisi dan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres Anies memutuskan keluar karena merasa dikhianati. (Z-11).
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved