Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ZANNUBA Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid kembali mendapat dukungan untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti. Kali ini, dukungan datang dari Forum Ning & Nyai Se-Jawa Timur.
Dukungan terhadap Direktur Wahid Foundation itu karena dianggap sebagai representasi politik tokoh muda perempuan Nadlatul Ulama (NU) dan pemersatu bangsa.
"Kami Forum Ning & Nyai Se-Jawa Timur mendukung Ibu Yenny Wahid sebagai Calon Wakil Presiden 2024 karena Ibu Yenny Wahid diyakini dapat mendorong dan memaksimalkan partisipasi perempuan dalam politik sebesar 30% yang telah ditentukan dalam undang-undang," kata Ketua Yayasan An Nawawi, Hj Nihayatus Sholichah dalam keterangan tertulis, Senin (28/8).
Hj Nihayatus menambahkan Yenny Wahid diyakini dapat mendorong dan memaksimalkan partisipasi perempuan dalam politik sebesar 30% yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
"Dengan hadirnya Ibu Yenny Wahid sebagai Cawapres, akan menegaskan bahwa perempuan di Indonesia memiliki peran yang penting dan menentukan dalam pemenangan Pilpres dan membangun Indonesia di masa depan," tegasnya.
Sebelumnya, Yenny sudah mendapat dukungan dari nelayan di Kabupaten Situbondo. Puluhan nelayan membawa poster foto Yenny Wahid sembari mendeklarasikan dukungan tidak jauh dari tempat perahu mereka ditambatkan.
Di samping itu, dukungan datang dari Aliansi Nahdliyyin - Santri Nusantara.
"Mendukung Mbak Yenny Wahid sebagai representasi politik para pengikut Gus Dur untuk dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia (Cawapres RI) di Pemilu 2024," kata Pengasuh Pondok Pesantren Muhyiddin Gebang Sukolilo Surabaya, KH Muhammad Hasan Badri saat deklarasi dukungan.
KH Muhammad Hasan menyampaikan memberikan dukungan penuh kepada putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid, sebagai representasi politik para pengikut Gus Dur, cicit pendiri NU, tokoh politik perempuan Nahdliyyin yang dekat dengan akar sosiologis basis NU.
"Dan sekaligus mewakili generasi muda NU untuk kembali memperkuat dan memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini dibawa oleh Almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang kebhinekaan Indonesia dan memberikan bantuan kalangan mustad'afin atau kalangan yang terpinggirkan," pungkasnya. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved