Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI NasDem meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggugurkan status calon legislatif (caleg) Hillary Brigitta Lasut. Hillary, yang sebelumnya berjaket NasDem terdaftar sebagai bakal caleg dari Partai Demokrat.
"Seharusnya KPU menggugurkan ini. Harusnya KPU men-TMS (tidak memenuhi syarat) yang bersangkutan," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Senin (21/8).
Ia mengatakan syarat bakal caleg harus menjadi anggota partai politik (parpol) asalnya. Hillary, yang mendaftar bakal caleg, sudah semestinya memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Demokrat.
Baca juga: MK Izinkan Lingkungan Pendidikan untuk Kampanye Politik. Ini Jawab Kemendibud
Sementara, status anggota DPR yang masih melekat di Hillary menunjukkan ia masih berstatus KTA NasDem. Ali heran dan menduga Hillary punya dua KTA partai.
"Artinya, Hilary punya dua KTA saat ini kan. Jadi dia memiliki dua KTA, saya tidak tahu bagaimana caranya kemudian ini bisa demikian," ucap Ali.
Ali mengaku terkejut dengan kabar Hillary terdaftar di Partai Demokrat. Hillary disebut tidak pernah berkomunikasi.
Baca juga: KPU Diminta Terbuka soal Status Caleg Mantan Terpidana
"Saya kaget juga mendengar itu, karena setahu saya Hillary ini anggota DPR RI dari Partai NasDem yang masih aktif hari ini," ucap Ali.
Hillary juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri. Selain itu, Ali juga meminta itikad baik Hillary karena dinilai masih melekat sebagai anggota DPR dari NasDem.
"Di sini kita bicara tentang integritas, you mau berada pindah ke partai lain dengan pertimbangan itu hak kamu. Tapi di sisi lain kamu harus menanggalkan fasilitas yang kamu miliki dari partai sebelumnya. Makanya saya minta KPU utk men-TMS-kan ini," tegas Ali. (Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved