Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengingatkan kemungkinan beredarnya uang palsu menjelang pemilu ini. Masyarakat diminta agar berhati-hati terhadap kemungkinan beredarnya uang palsu menjelang pemilu.
Hal itu ia sampaikan saat menutup kegiatan orientasi calon anggota legislatif se Provinsi Gorontalo Sabtu (12/8) malam. Ia juga menyampaikan hal itu saat acara Sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI).Gobel mengatakan, uang palsu masih merupakan ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.
“Nanti rakyat kecil yang dirugikan akibat peredaran uang palsu ini,” ujar Gobel.
Baca juga : Gagalkan Peredaran Uang Palsu, Polda Metro Jaya Amankan 12 Pelaku
Gobel mengingatkan hal itu karena kondisi ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia, sedang menurun. Dalam situasi ini, katanya, selalu ada pihak-pihak yang mencari peluang untuk mencari keuntungan buat diri sendiri dengan merugikan orang lain.
Baca juga : Dukun Pengganda Uang Banjarnegara Ternyata Rutin Keluar Masuk Penjara
Salah satunya dengan menyebarkan uang palsu. Di saat kondisi ekonomi menurun, katanya, rakyat kecil adalah pihak yang paling menderita. Hal itu dimanfaatkan pihak lain dengan menyebarkan uang palsu.
“Jangan sampai rakyat kecil yang tak tahu apa-apa bisa dituduh sebagai pengedar uang palsu,” katanya.
Di masa menjelang pemilu ini, katanya, bisa saja ada pihak-pihak yang mengail di air keruh. Pertama, ada pihak-pihak yang mencoba menciptakan keresahan dan instabilitas nasional dengan mengganggu ketenangan proses pemilu. Kedua, ada pihak-pihak yang memperdaya atau bisa juga menjadi bagian dari peredaran uang palsu di kalangan pelaku politik.
“Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena itu tingkat kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan. Cek dengan hati-hati jika menerima uang atau saat bertransaksi jual-beli,” katanya.
Praktik politik uang dalam pemilu, kata Gobel, masih banyak terjadi dalam politik Indonesia. Terutama melalui serangan fajar di Hari H pencoblosan. Di saat seperti itu, peluang beredarnya uang palsu makin terbuka. Para pelakunya bisa jadi tak menyadari bahwa itu uang palsu.
“Ia kena tipu juga. Karena di momen pemilu tersebut kebutuhan uang tunai sangat tinggi. Ada kebutuhan untuk biaya operasional dan lain-lain. Nah, dalam situasi itu bagi orang yang punya niat jahat dijadikan peluang untuk mencari keuntungan finansial maupun untuk mengganggu stabilitas nasional,” katanya.
Di Gorontalo, katanya, fenomena politik uang disebut sebagai politik mea-mea atau biu-biu, yang merupakan sebutan untuk pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah yang berwarna merah dan berwarna biru.
Gobel mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan tiga langkah untuk mengecek keaslian uang: dilihat, diraba, dan diterawang.
“Ini sesuai dengan anjuran Bank Indonesia. Lakukan prosedur tiga langkah pencegahan menjadi korban uang palsu. Bagi pedagang akan lebih baik lagi jika memiliki alat ultraviolet untuk mengecek keaslian uang,” katanya. (Z-8)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved