Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengingatkan kemungkinan beredarnya uang palsu menjelang pemilu ini. Masyarakat diminta agar berhati-hati terhadap kemungkinan beredarnya uang palsu menjelang pemilu.
Hal itu ia sampaikan saat menutup kegiatan orientasi calon anggota legislatif se Provinsi Gorontalo Sabtu (12/8) malam. Ia juga menyampaikan hal itu saat acara Sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI).Gobel mengatakan, uang palsu masih merupakan ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.
“Nanti rakyat kecil yang dirugikan akibat peredaran uang palsu ini,” ujar Gobel.
Baca juga : Gagalkan Peredaran Uang Palsu, Polda Metro Jaya Amankan 12 Pelaku
Gobel mengingatkan hal itu karena kondisi ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia, sedang menurun. Dalam situasi ini, katanya, selalu ada pihak-pihak yang mencari peluang untuk mencari keuntungan buat diri sendiri dengan merugikan orang lain.
Baca juga : Dukun Pengganda Uang Banjarnegara Ternyata Rutin Keluar Masuk Penjara
Salah satunya dengan menyebarkan uang palsu. Di saat kondisi ekonomi menurun, katanya, rakyat kecil adalah pihak yang paling menderita. Hal itu dimanfaatkan pihak lain dengan menyebarkan uang palsu.
“Jangan sampai rakyat kecil yang tak tahu apa-apa bisa dituduh sebagai pengedar uang palsu,” katanya.
Di masa menjelang pemilu ini, katanya, bisa saja ada pihak-pihak yang mengail di air keruh. Pertama, ada pihak-pihak yang mencoba menciptakan keresahan dan instabilitas nasional dengan mengganggu ketenangan proses pemilu. Kedua, ada pihak-pihak yang memperdaya atau bisa juga menjadi bagian dari peredaran uang palsu di kalangan pelaku politik.
“Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena itu tingkat kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan. Cek dengan hati-hati jika menerima uang atau saat bertransaksi jual-beli,” katanya.
Praktik politik uang dalam pemilu, kata Gobel, masih banyak terjadi dalam politik Indonesia. Terutama melalui serangan fajar di Hari H pencoblosan. Di saat seperti itu, peluang beredarnya uang palsu makin terbuka. Para pelakunya bisa jadi tak menyadari bahwa itu uang palsu.
“Ia kena tipu juga. Karena di momen pemilu tersebut kebutuhan uang tunai sangat tinggi. Ada kebutuhan untuk biaya operasional dan lain-lain. Nah, dalam situasi itu bagi orang yang punya niat jahat dijadikan peluang untuk mencari keuntungan finansial maupun untuk mengganggu stabilitas nasional,” katanya.
Di Gorontalo, katanya, fenomena politik uang disebut sebagai politik mea-mea atau biu-biu, yang merupakan sebutan untuk pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah yang berwarna merah dan berwarna biru.
Gobel mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan tiga langkah untuk mengecek keaslian uang: dilihat, diraba, dan diterawang.
“Ini sesuai dengan anjuran Bank Indonesia. Lakukan prosedur tiga langkah pencegahan menjadi korban uang palsu. Bagi pedagang akan lebih baik lagi jika memiliki alat ultraviolet untuk mengecek keaslian uang,” katanya. (Z-8)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RIĀ telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hariĀ ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved