Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
BAKAL calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dinilai perlu merebut pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya. Hal itu diperlukan untuk mendongkrak elektabilitas Anies yang masih rendah.
"Untuk mencegah penurunan elektabilitas jauh lebih tajam, maka mau tidak mau Anies Baswedan harus mampu merebut simpati para pemilih Presiden Joko Widodo di pemilu lalu," kata peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Selasa (8/8).
Bawono mengatakan Anies memiliki modal mendapatkan simpati dari pemilih Prabowo Subianto di kontestasi sebelumnya. Khususnya, pemilih yang kecewa Prabowo bergabung ke pemerintahan.
Baca juga: Anies tidak Harus Mempercepat Pengumuman Cawapres
"Seiring dengan hal tersebut kemudian predikat sebagai antitesis dari Joko Widodo terlanjur melekat kuat dalam diri Anies Baswedan," ujar Bawono.
Selain itu, elektabilitas Anies berpotensi mengalami tekanan ketika pemilih Jokowi mulai berpaling ke Prabowo. Pasalnya, ada indikasi Jokowi lebih condong mendukung Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ketimbang Ganjar Pranowo.
Baca juga: Temui Nelayan Banyuwangi, Anies Belanja Masalah yang Perlu Dibereskan
"Prabowo Subianto perlahan-lahan mampu membuat pemilih-pemilih dia balik kandang sembari menuai simpati para pemilih Joko Widodo di Pemilu 2019 lalu, sebagai konsekuensi dari sokongan endorsement Presiden, baik secara tersirat maupun tersurat kepada Prabowo Subianto," ucap Bawono. (Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved