Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk menjadikan pemilu sebagai pesta demokrasi yang penuh damai. Pemilu tidak boleh menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, mengingat para calon presiden (capres) atau elit partai sendiri masih tetap menjaga keharmonisan.
Sekjen PGI Pendeta Gomar Gultom menyambut positif ajakan Presiden Jokowi. Sebagai kepala negara, Presiden perlu memberi arahan agar masyarakat tidak terpecah karena perbedaan pilihan dalam pemilu.
"Pemilu haruslah dijadikan pesta demokrasi yang menyukacitakan seluruh masyarakat, karena yang menang adalah seluruh masyarakat, karena sudah berhasil memilih pemimpin, yang akan memimpin seluruh masyarakat, apapun pilihannya dalam pemilu tersebut," ujar Gomar kepada Media Indonesia, Selasa (25/7).
Pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya harus dijadikan pembelajaran bersama. Para elite partai termasuk pemerintah harus menunjukkan contoh yang benar kepada masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa.
"Kita harus belajar dari Pemilu lalu, yang menyisakan pengelompokan masyarakat berdasarkan dukungan pada kontestan yang berbeda. Pengelompokan itu memecah berbagai komunitas di lapis akar rumput. Sementara, para elite yang berkontestasi sudah menyatu. Oleh karenanya, semua kontestan dan para pendukungnya perlu membangun narasi yang membangun persatuan dan mengedepankan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan," jelasnya.
Baca juga: Jokowi Minta Capres tidak Saling Bertengkar
Pemilu, sambungnya, bukanlah ajang untuk menjatuhkan atau menegasikan mereka yang berbeda pilihan. Sebaliknya, itu adalah momen untuk saling mendukung di tengah perbedaan yang ada.
"Karena toh pada akhirnya yang dilahirkan oleh pemilu adalah pemimpin untuk semua," tandasnya. (Z-11)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved