Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengungkapkan bahwa calon presiden (capres) Prabowo Subianto menginginkan stabilitas finansial agar Indonesia bisa segera keluar dari jebakan utang.
Igor melanjutkan, dengan mengupayakan stabilitas finansial, hal itu akan berdampak positif bagi Indonesia. Dengan menguatkan stabilitas di bidang finansial, diharapkan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan keadilan yang merata.
“Bagi Prabowo, stabilitas finansial perlu diformulasikan lebih adil agar Indonesia dapat keluar dari jebakan hutang,” kata Igor dalam keterangannya, Selasa (18/7).
Baca juga: Elektabilitas Bakal Capres Ketat, Sosok Bakal Cawapres Jadi Kunci
Igor menjelaskan, jika stabilitas finansial berhasil dijalankan, keadaan tersebut akan berimbas pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan perekonomian Indonesia. Selain adanya peningkatan PDB, hal itu juga akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja bagi penduduk usia muda.
“Dengan begitu PDB bisa lebih ditingkatkan dan perekonomian Indonesia lebih meningkat untuk meningkatkan GNP (gross national product/pendapatan nasional bruto) per kapita dan lapangan kerja bagi penduduk usia muda,” ungkap Igor.
Baca juga: Prabowo Dinilai Punya Kepedulian Terhadap Pelestarian Lingkungan
Tak hanya perkara ekonomi, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju melihat jika persoalan keamanan tidak hanya pada urusan tradisional saja, tetapi juga non-tradisional yang bersifat komprehensif.
Selain itu, masalah kemiskinan dan stunting yang akhir-akhir ini kembali ramai diperbincangkan, menurut Prabowo adalah contoh kerawanan sosial yang harus segera diatasi. Menurutnya, hal itu akan berimbas pada misi untuk menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.
“Prabowo melihat sebagai Menhan RI, persoalan keamanan tidak semata hanya tradisional, tetapi juga non-tradisional yang bersifat komprehensif,” tuturnya.
“Faktor kemiskinan, seperti stunting yang masih ada di Indonesia merupakan salah satu bentuk kerawanan sosial yang harus diatasi,” ujarnya. (Z-7)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved