Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJADI bagian dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan wujud keikhlasan Prabowo Subianto mengabdi kepada rakyat. Hal itu diungkapkan Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati.
"Soal ikhlas dan besar hati, kita bisa membaca pada 2019 dimana Prabowo menerima tawaran Jokowi masuk ke pemerintahan. Menjadi bagian pemerintahan rivalnya saat pilpres, saya kira menjadi poin penting melihat kebesaran hati Prabowo," kata Wasisto.
Lebih jauh, Wasisto menyebut sebagai Menteri Pertahanan menjadi alasan publik melihat Prabowo sebagai pemimpin yang memiliki niat tulus. Ia mengatakan kerja sama dan hubungan yang baik antara Prabowo dengan Jokowi merupakan wujud kelapangan hati seorang pemimpin. Menurutnya, kebesaran hati Prabowo juga terlihat dari peran aktifnya dalam pemerintahan dan menjadikan Presiden Jokowi sebagai mentor.
Lebih jauh, Wasisto menilai masuknya Prabowo ke dalam kabinet Indonesia Maju karena ia juga ingin mengabdikan diri kepada rakyat Indonesia. "Itu merupakan sikap besar hati Prabowo," tegasnya. (RO/R-2)
Bagi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Syamsoedin, menginjakkan kaki kembali di Sarajevo membawa perasaan nostalgia yang mendalam.
Selain melakukan pertemuan bilateral, Sjafrie beserta jajaran juga meninjau langsung fasilitas industri pertahanan Turki di ASELSAN.
"Pertemuan nanti diharapkan lancar dan konstruktif, serta mencerminkan semangat kedua pihak untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Turki,"
Sjafrie memberikan perhatian khusus bagi para kadet yang bercita-cita menjadi penerbang TNI Angkatan Udara (AU).
Upaya penangkapan itu merupakan bentuk sikap tegas pemerintah dalam melindungi sumber daya alam negara dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI akan menambah 150 batalyon TNI teritotial infantreri
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved