Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai NasDem mengungkapkan keputusan penetapan sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan menepis anggapan di masyarakat bahwa sosok calon presiden (capres) dikendalikan partai politik (parpol).
"Kita serahkan ke Mas Anies. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap calon yang kita usung. Tidak seolah-olah partai mengatur calonnya sedemikian rupa, seolah-olah calon di bawah kendali partai," ujar Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/7).
Jika kelak Anies terpilih sebagai presiden, ia menjadi milik rakyat. Presiden mesti memahami kehendak rakyat, bukan kehendak partai-partai pengusung.
Baca juga: Antar Jemput Anies Berhaji, AHY: Cuma untuk Silaturahmi
"Bagaimanapun kita membutuhkan pemimpin yang menjadi milik rakyat, dengan kemandiriannya dalam hal menentukan jalannya pemerintahan," tuturnya.
Berbicara cawapres Anies, lanjut Taufik, NasDem sama sekali tidak memberi paksaan. Pihaknya meyakini Anies memiliki pilihan terbaik. Yang terpenting, menurutnya, figur pendamping Anies bisa diajak bekerja sama dalam membangun bangsa dan negara.
Baca juga: Anies Baswedan soal Bakal Cawapres: Nanti Kita Bahas
"Soal calon wapres maka itu berbicara soal pasangan yang akan bekerja bersama-sama, makanya kita tidak ingin memaksakan harus nama A, B atau C yang akan mendampingi. Yang paling penting bagaimana mas Anies melihat calon yang akan mendampingi beliau ini adalah calon yang cocok untuk diajak bekerja sama panjang ke depannya. Bukan hanya soal bagaimana memenangkan pemilu saja tapi juga bagaimana nanti apabila terpilih dan menjalankan pemerintahan ini," tandasnya. (Z-11)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved