Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pemerintah untuk membayar tebusan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menyandera pilot Susi Air Kapten Phillip Mark Merthens sebesar Rp5 miliar terus disoroti. Pemenuhan uang tebusan itu harus dilanjutkan dengan langkah konkret lainnya.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid melalui keterangan tertulis, Kamis, (6/7).
Meutya memahami urgensi bagi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) tersebut. Ia juga meyakini berbagai upaya strategis sudah dilakukan meski tak diungkap ke masyarakat.
Baca juga : Polisi: Ancaman Pembunuhan Pilot Susi Air bukan Datang dari KKB Egianus Kogoya
"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera," ujar Meutya.
Baca juga : Pemerintah Jangan Ciptakan Preseden Buruk dalam Pembebasan Pilot Susi Air
Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB. Pasalnya, aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.
"Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan," ucap Meutya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membuka peluang untuk membayar tebusan kepada KKB di Papua yang menyandera pilot Susi Air Kapten Phillip Mark Merthens sebesar Rp5 miliar.
Bagi Yudo, tidak ada apapun seharga nyawa. Karena itu, demi kemanusiaan, ia menyiapkan dana sejumlah yang diinginkan KKB.
"Kalau permintaannya itu, ya, kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo. (MGN/Z-8)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan. Kunjungan itu dijadwalkan Rabu (14/1) atas alasan keamanan
PEMBATALAN kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Yahukimo mengungkap kembali potret kelam keamanan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai atau Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang sedianya bertolak menuju Kabupaten Yahukimo menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU, terpaksa membatalkan rencana tersebut.
WAKIL Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka terpaksa membatalkan agenda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Rabu (14/1/2026).
Kegiatan penindakan itu dilaksanakan secara terukur dan profesional pada Sabtu (13/12), dengan melibatkan berbagai Satuan Tugas TNI yang berada kendali Koops Habema.
kOMANDAN Satgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Infantri Iwan D Prihartono, mengatakan pihaknya berhasil melumpuhkan markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved