Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, kembali muncul di bursa calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan masuknya nama Yenny Wahid dalam bursa calon wakil presiden akan membawa efek kejut pada kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2023.
Menurutnya, Yenny dapat mengisi kelemahan Anies Baswedan, terutama di wilayah Jawa Timur, yang notabene merupakan basis massa Islam tradisional, yang direpresentasikan Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga ia mampu menarik dukungan warga nahdliyin maupun Gusdurian.
Baca juga: Surya Paloh dan Anies Baswedan Berkurban Sapi di ABN
Dengan demikian, posisi Anies-Yenny akan menjadi pasangan yang lebih kompetitif pada Pilpres 2024.
“Sejauh ini memang nama Mbak Yenny berada di peringkat tengah, tapi ceruk Mbak Yenny ceruk milenial, Nahdliyyin dan gen Gus Dur ya,” ujar Surokim, Kamis (29/6).
Surokim, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo Madura itu, menambahkan Anies membutuhkan sosok yang kuat mengisi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, dia menyebut sosok tersebut harus dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU.
Baca juga: Survei: Anies Nomor Kedua Terbagus Berpidato dan Blusukan
Surokim memandang sosok dari Jawa Timur yang berlatar NU itu nantinya bisa membantu Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan, kata dia, Anies Baswedan bisa fokus memperkuat basis pemilihnya di wilayah lain.
“Jadi jika dilihat dari faktor itu, mungkin bisa jadi Mbak Yenny lebih kompetitif, bisa menjadi alternatif karena kan sejauh ini dia relatif independen, tokoh independen yang mungkin bisa komunikasi dengan lintas partai termasuk mungkin untuk bisa diterima oleh koalisi,” paparnya.
“Memang agak sulit mencari tokoh yang betul-betul sempurna untuk mematuhi prasyarat menjadi calon wakil presiden tapi masuknya Mbak Yenny menurut saya kejutan,” imbuhnya.
Surokim menilai, memasangkan Yenny dengan Anies merupakan sebuah terobosan bagus. Pasalnya, selain sebagai tokoh NU, Yenny juga dinilai sebagai tokoh politik muda yang dekat dengan milenial.
“Mbak Yenny itu kan tokoh politik milenial muda. Ini sebuah terobosan karena yang disasar kan pemilih mudanya itu dan saya kira Mbak Yenny kompetitif di segmen suara itu,” jelasnya.
Lebih lanjut Surokim menyebut, Yenny Wahid dapat menjadi calon wakil presiden berlatar belakang tokoh perempuan NU dan berpotensi mampu menggaet suara dari kalangan perempuan.
“Saya kira tambahan kelebihan Yenny itu bisa mewakili suara perempuan. Dari kalangan Nahdliyin, calon dari kalangan perempuan yang potensial sejauh ini antara Bu khofifah dan Mbak Yenny,” pungkas Surokim. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved