Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama sejumlah delegasi melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini. Dalam kunjungannya itu, Putu Rudana diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan.
Baca juga: Kondisi Udara Jakarta Kian Buruk, DPR Minta KLHK Lakukan Kajian
“Terima kasih, kita bangga diterima bilateral dengan baik oleh Ketua Parlemen dan Perdana Menteri Papua Nugini. Mereka sangat ramah dan penuh dengan rasa kekeluargaan,” kata Putu Rudana melalui keterangannya Selasa, (13/6).
Saat itu, Putu bersama sejumlah delegasi Parlemen Indonesia mengaku kaget disiapkan makan siang yang digunakan untuk menerima tamu kehormatan dengan kursi putih, ikat merah atau Bendera Merah Putih, dan disambut dengan tarian-tarian tradisional.
Baca juga: Anggota DPR minta Pemerintah kejar ketertinggalan indikator kesehatan
“Waktu di Museum Rudana Bali, kita juga menerima kunjungan mereka dengan lingkungan budaya ada seni tari, seni tabuh, seni lukis dan mereka apresiasi. Kita jembatani untuk pembuatan patung founding father atau Perdana Menteri pertama Papua Nugini, yang akan dipasang di Gedung Parlemen. Founder Museum Rudana pun turut membantu, mereka sangat senang sekali,” ujarnya.
Sementara, Putu mengungkap pertemuan dengan Perdana Menteri dan Parlemen Papua Nugini selama hampir satu jam membahas berbagai hal. Bahkan, kata dia, delegasi Parlemen Indonesia diundang langsung untuk mengikuti Sidang Paripurna Parlemen Papua Nugini dengan mengesahkan tujuh undang-undang.
“Belum pernah terjadi di Papua Nugini (sahkan tujuh UU), biasanya dua UU. Karena mereka merasa ingin menunjukkan ke Indonesia bahwa Papua Nugini betul-betul negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Semua bicara kami merasa bangga salam hormat Parlemen Indonesia yang memantau sidang ini,” ungkap
Putu menyebut Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia, Simon Namis, terpesona melihat keakraban nan penuh hangat hubungan diplomasi antara delegasi parlemen kedua negara. Duta Besar Simon, kata Putu, menyampaikan belum pernah terjadi dengan negara manapun hal seperti ini.
“Pak Duta Besar mengatakan kepada saya, bahwa diplomasi saat ini sangat luar biasa dan penuh keakraban. Dan belum pernah terjadi dengan negara manapun, kecuali Indonesia. Karena saya selalu melihat, bahwa Papua Nugini adalah negara tetangga terpenting buat Indonesia,” jelasnya.
Maka dari itu, Putu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini ini untuk mendorong kerja sama yang komprehensif antarkedua negara tersebut. Menurut dia, selama ini Indonesia absen untuk melakukan reach out kepada negara terpenting seperti Papua Nugini.
“Kita sebagai kakak mereka, ingin reach out turut membantu pembangunan berbagai bidang khususnya peningkatan capacity building, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, disamping juga lainnya,” ucapnya.
Selanjutnya, Putu mengatakan bagaimana Indonesia mendorong kerja sama bilateral dalam peningkatan capacity building, meningkatkan sumber daya manusia mereka. Apalagi, kata dia, Indonesia punya perguruan tinggi bagus dan vokasi yang banyak.
Ketua Asosiasi Museum ini mengatakan Indonesia dan Papua Nugini saling mendukung multilateral parlemen. Lalu, parlemen kedua negara ini juga harus saling mengunjungi agar saling kenal. Tentu, kata dia, kedepankan soft diplomacy melalui budaya bahwa hubungan kekeluargaan. “Tidak ada negara lebih hebat, lebih kecil. Tapi kekeluargaan, kebersamaan itu dan komitmen ini ada Indonesia,” katanya.
Putu menegaskan BKSAP DPR RI sebagai ujung tombak sudah melakukan hal-hal atau upaya-upaya maksimal menjaga hubungan diplomasi yang lama terbangun dengan Papua Nugini ini agar tetap baik.
Kini, tinggal bagaimana pemerintah untuk menindaklanjuti hubungan bilateral kedua negara tersebut.
"Sekarang tugas pemerintah sebagai eksekutif untuk menunjukkan komitmen-komitmen itu kepada negara Pasifik, khususnya Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan pasifik dan berbatasan langsung dengan pulau tertimur Indonesia,” pungkasnya. (Ant/H-3)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
FESTIVAL Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat sebagai jembatan diplomasi budaya antara Indonesia dan Turki.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Menurut Gugun, Indonesia dan Saudi Arabia menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
Bedah buku Mengarungi Jejak Merajut Asa 75 Tahun Indonesia-Tiongkok membahas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok.
Seminar ini merupakan bagian dari inisiatif ERIA untuk memperkuat memori institusional Asia Tenggara melalui Leadership Lecture Series.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved