Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama sejumlah delegasi melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini. Dalam kunjungannya itu, Putu Rudana diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan.
Baca juga: Kondisi Udara Jakarta Kian Buruk, DPR Minta KLHK Lakukan Kajian
“Terima kasih, kita bangga diterima bilateral dengan baik oleh Ketua Parlemen dan Perdana Menteri Papua Nugini. Mereka sangat ramah dan penuh dengan rasa kekeluargaan,” kata Putu Rudana melalui keterangannya Selasa, (13/6).
Saat itu, Putu bersama sejumlah delegasi Parlemen Indonesia mengaku kaget disiapkan makan siang yang digunakan untuk menerima tamu kehormatan dengan kursi putih, ikat merah atau Bendera Merah Putih, dan disambut dengan tarian-tarian tradisional.
Baca juga: Anggota DPR minta Pemerintah kejar ketertinggalan indikator kesehatan
“Waktu di Museum Rudana Bali, kita juga menerima kunjungan mereka dengan lingkungan budaya ada seni tari, seni tabuh, seni lukis dan mereka apresiasi. Kita jembatani untuk pembuatan patung founding father atau Perdana Menteri pertama Papua Nugini, yang akan dipasang di Gedung Parlemen. Founder Museum Rudana pun turut membantu, mereka sangat senang sekali,” ujarnya.
Sementara, Putu mengungkap pertemuan dengan Perdana Menteri dan Parlemen Papua Nugini selama hampir satu jam membahas berbagai hal. Bahkan, kata dia, delegasi Parlemen Indonesia diundang langsung untuk mengikuti Sidang Paripurna Parlemen Papua Nugini dengan mengesahkan tujuh undang-undang.
“Belum pernah terjadi di Papua Nugini (sahkan tujuh UU), biasanya dua UU. Karena mereka merasa ingin menunjukkan ke Indonesia bahwa Papua Nugini betul-betul negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Semua bicara kami merasa bangga salam hormat Parlemen Indonesia yang memantau sidang ini,” ungkap
Putu menyebut Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia, Simon Namis, terpesona melihat keakraban nan penuh hangat hubungan diplomasi antara delegasi parlemen kedua negara. Duta Besar Simon, kata Putu, menyampaikan belum pernah terjadi dengan negara manapun hal seperti ini.
“Pak Duta Besar mengatakan kepada saya, bahwa diplomasi saat ini sangat luar biasa dan penuh keakraban. Dan belum pernah terjadi dengan negara manapun, kecuali Indonesia. Karena saya selalu melihat, bahwa Papua Nugini adalah negara tetangga terpenting buat Indonesia,” jelasnya.
Maka dari itu, Putu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini ini untuk mendorong kerja sama yang komprehensif antarkedua negara tersebut. Menurut dia, selama ini Indonesia absen untuk melakukan reach out kepada negara terpenting seperti Papua Nugini.
“Kita sebagai kakak mereka, ingin reach out turut membantu pembangunan berbagai bidang khususnya peningkatan capacity building, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, disamping juga lainnya,” ucapnya.
Selanjutnya, Putu mengatakan bagaimana Indonesia mendorong kerja sama bilateral dalam peningkatan capacity building, meningkatkan sumber daya manusia mereka. Apalagi, kata dia, Indonesia punya perguruan tinggi bagus dan vokasi yang banyak.
Ketua Asosiasi Museum ini mengatakan Indonesia dan Papua Nugini saling mendukung multilateral parlemen. Lalu, parlemen kedua negara ini juga harus saling mengunjungi agar saling kenal. Tentu, kata dia, kedepankan soft diplomacy melalui budaya bahwa hubungan kekeluargaan. “Tidak ada negara lebih hebat, lebih kecil. Tapi kekeluargaan, kebersamaan itu dan komitmen ini ada Indonesia,” katanya.
Putu menegaskan BKSAP DPR RI sebagai ujung tombak sudah melakukan hal-hal atau upaya-upaya maksimal menjaga hubungan diplomasi yang lama terbangun dengan Papua Nugini ini agar tetap baik.
Kini, tinggal bagaimana pemerintah untuk menindaklanjuti hubungan bilateral kedua negara tersebut.
"Sekarang tugas pemerintah sebagai eksekutif untuk menunjukkan komitmen-komitmen itu kepada negara Pasifik, khususnya Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan pasifik dan berbatasan langsung dengan pulau tertimur Indonesia,” pungkasnya. (Ant/H-3)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026.
Pimpinan Komisi I DPR RI mengecam keras aksi bintang film dewasa asal Inggris, Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue, yang dinilai melecehkan bendera Merah Putih.
AYIMUN 19th di Bangkok mempertemukan ratusan generasi muda dari 35 negara untuk belajar diplomasi global melalui lima council internasional.
Yuddy Chrisnandi menyoroti lemahnya peran lembaga internasional seperti PBB, OECD, G20, dan IMF, yang kini menghadapi ujian eksistensi dan relevansi di tengah meningkatnya ketegangan global.
Rini Widyantini menyoroti transformasi birokrasi digital yang tengah dijalankan pemerintah, serta pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memperkuat tata kelola publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved