KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus tindakan korup dalam pembangunan infrastruktur biasa dimulai dari perencanaan. Data itu didapat berdasarkan kajian Lembaga Antirasuah pada 2017.
"KPK juga mendapati praktik korupsi bahkan dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pengawasan. Dengan modus korupsi paling banyak adalah suap dan penyalahgunaan kewenangan," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Kamis (25/5)
Ipi menjelaskan kajian yang dibuat itu merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tipologi korupsi yang terjadi biasanya berupa perbuatan curang pemborong, pengawas, penerima pekerjaan, sampai praktik ijon.
Baca juga: KPK Sita Dua Barang dari Kantor Kemensos
Kajian itu juga didapat dari beberapa kasus yang ditangani KPK. Perkaranya mulai dari suap pembangunan jalan di Bengkalis sampai rasuah proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
Ipi juga mengatakan pihaknya terus mendorong agar modus korupsi di sektor pembangunan infrastruktur tidak terjadi lagi. Salah satu cara mencegahnya yakni Kementerian PUPR harus memperbaiki tata kelola dengan acuan survei penilaian integritas (SPI).
Baca juga: Bansos Fiktif, Ini Kronologi Penyidik KPK Geledah Kantor Kemensos
"Pada SPI 2022 Kementerian PUPR meraih skor 73,59 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari sebelumnya di tahun 2021 meraih 82,64," ucap Ipi.
KPK sejatinya sudah memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola ke Kementerian PUPR agar skor SPI-nya meningkat. Saran itu diharap tidak diabaikan.
"Dari hasil SPI tersebut KPK juga telah memberikan rekomendasi dan bersama-sama Kementerian PUPR menyusun rencana aksi perbaikan yang implementasinya dimonitor oleh KPK," tutur Ipi. (Z-10)
