Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) yang menempati peringkat dua di Pulau Jawa, dinilai akan menjadi batu sandungan Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA terkait peluang calon presiden dari PDIP itu dalam pilpres mendatang.
"Jika dua periode menjadi gubernur Jawa Tengah tapi provinsi itu menjadi termiskin kedua di pulau Jawa, bagaimana Ganjar bisa dipercaya mensejahterahkan 38 provinsi di seluruh Indonesia," ungkap Denny dalam keterangan yang diterima, Minggu (14/5).
Soal apakah angka kemiskinan di Jateng bisa membuat Ganjar kehilangan dukungan secara signifikan, Denny menjawab tergantung tiga syarat. Pertama, data kemiskinan tersebut harus data yang dikeluarkan lembaga kredibel dan acapkali menjadi rujukan.
"Kedua, data yang valid tersebut harus diketahui seluas mungkin dan disadari oleh mayoritas pemilih. Ketiga, Ganjar dan pendukungnya gagal memberi penjelasan yang bisa diterima pemilih terkait angka kemiskinan tersebut" ungkap Denny.
Namun, ungkap Denny, jika Ganjar dan tim bisa membatasi serta memberi penjelasan yang meyakinkan, isu kemiskinan tersebut akan mengempis dan tidak akan mengubah tren dukungan ke Ganjar. "Cukup banyak berita pro kontra soal ini. Bahkan, isu kemiskinan sudah dijadikan bahan orasi singkat di media sosial di antara isu yang dianggap kelemahan Ganjar,” ungkap Denny.
Menurut Denny, isu ekonomi selalu dianggap pemilih Indonesia sebagai isu paling penting. Apalagi setelah pandemi Covid-19, jelasnya, keluar dari kemiskinan menjadi dambaan.
Dengan demikian, ungkap Denny, rekor dan program capres soal memajukan ekonomi sangatlah menentukan dan selalu menjadi bahan untuk dikampanyekan guna menaikkan atau menjatuhkan Capres. "Data kemiskinan di Jawa Tengah di atas memang menjadi pekerjaan rumah bagi Ganjar dan timnya untuk menjelaskan ke publik,” sambung Denny.
Denny menambahkan, isu ekonomi dalam pemilihan presiden juga pernah terjadi di Amerika Serikat pada 1992 saat George Bush bertarung dengan Bill Clinton. Saat itu, George Bush adalah petahana yang ingin terpilih untuk kedua kalinya. Namun, Bill Clinton menyoroti kelemahan pemerintah Bush di biding ekonomi.
"Isu ekonomi mendominasi persepsi pemilih Amerika Serikat saat itu. Hasil dukungan pun berbalik. George Bush yang awalnya unggul menjadi kalah," imbuhnya.
Berkaca dari Pilpres Amerika Serikat 1992 itu, Denny JA menduga lawan-lawan Ganjar Pranowo akan menjadikan ekonomi sebagai isu utama. Bahkan isu ekonomi mengalahkan isu soal agama, korupsi, dan hak asasi manusia.
"Mereka akan mengatakan, lihat rekam jejak Ganjar ketika menjadi gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Periksa data BPS. Bukankah persentase kemiskinan di Jateng nomor dua terburuk di Jawa (2022)? Bukankah persentase kemiskinan di Jateng lebih tinggi dibandingkan persentase kemiskinan di Indonesia (2022)?" ungkapnya. (RO/R-2)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved