Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) merespons kemungkinan Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra. Wacana itu mengemuka usai pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di resto Plataran Senayan beberapa saat lalu.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto mengungkapkan segala kemungkinan masih terbuka lebar.
"Semua kemungkinan itu sangat terbuka karena belum satu koalisi pun sekarang yang memantapkan siapa dengan siapa, partai apa dengan partai apa, belum ada,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Ini Kata Airlangga Soal Kemungkinan Merapatnya Golkar ke KKIR
Dia mengatakan, masing-masing partai politik saat ini masih mencari pola dan belum melakukan finalisasi terkait koalisi dan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mau Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, mau yang lain, semuanya masih mencari pola sekarang. Semua masih sangat cair, belum ada yang katakan putus sekarang. Belum ada yang memfinalisasi koalisi dan calon yang akan diusung," ujarnya.
Baca juga: Buntut Ketidaktegasan Prabowo, PKB dan Golkar Bahas Kemungkinan Poros Baru di Pilpres 2024
Yandri menilai, koalisi antarpartai saat ini masih belum bisa dipastikan. Oleh karenanya, kata dia, silaturahmi atau pertemuan antar-pimpinan partai politik merupakan hal yang penting.
"Sekarang masih sangat cair dan itu bagus. Misalkan, nanti ada perbedaan pilihan, perbedaan calon, karena sudah sering bersilaturahim, ketegangan di tahun 2024 bisa lebih dinetralisasi, tidak
seperti di tahun 2019. Makanya silaturahmi itu penting," tuturnya.
Yandri juga mengatakan dirinya menghormati pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di resto Plataran Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/5).
"Semuanya kira hormati dan bagus dinamika sekarang. Silaturahim ini kan bagus sekarang, saling mengunjungi, saling tukar pikiran. Kemudian, sepertinya ingin membangun koalisi, tapi belum ada kata akhir," ujarnya.
Dari pertemuan itu, Partai Golkar dan PKB sepakat membangun koalisi inti sebagai bentuk tindak lanjut dari wacana pembentukan koalisi besar. Partai Golkar bersama PKB juga telah menunjuk tim pemenangan dari masing-masing perwakilan partai, di mana dari Partai Golkar yakni Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid dan dari PKB yakni Ketua DPP PKB Faisol Reza.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB Faisol Riza mengklaim bahwa Golkar sepakat bergabung untuk menambah anggota koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
"Golkar memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, Gerindra dan PKB membutuhkan itu untuk membuat Indonesia semakin maju," kata Faisol dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (4/5).
Diketahui, PAN bersama Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara itu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) digagas oleh PKB dan Gerindra. (Ant/Z-7)
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved