Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) merespons kemungkinan Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra. Wacana itu mengemuka usai pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di resto Plataran Senayan beberapa saat lalu.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto mengungkapkan segala kemungkinan masih terbuka lebar.
"Semua kemungkinan itu sangat terbuka karena belum satu koalisi pun sekarang yang memantapkan siapa dengan siapa, partai apa dengan partai apa, belum ada,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Ini Kata Airlangga Soal Kemungkinan Merapatnya Golkar ke KKIR
Dia mengatakan, masing-masing partai politik saat ini masih mencari pola dan belum melakukan finalisasi terkait koalisi dan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mau Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, mau yang lain, semuanya masih mencari pola sekarang. Semua masih sangat cair, belum ada yang katakan putus sekarang. Belum ada yang memfinalisasi koalisi dan calon yang akan diusung," ujarnya.
Baca juga: Buntut Ketidaktegasan Prabowo, PKB dan Golkar Bahas Kemungkinan Poros Baru di Pilpres 2024
Yandri menilai, koalisi antarpartai saat ini masih belum bisa dipastikan. Oleh karenanya, kata dia, silaturahmi atau pertemuan antar-pimpinan partai politik merupakan hal yang penting.
"Sekarang masih sangat cair dan itu bagus. Misalkan, nanti ada perbedaan pilihan, perbedaan calon, karena sudah sering bersilaturahim, ketegangan di tahun 2024 bisa lebih dinetralisasi, tidak
seperti di tahun 2019. Makanya silaturahmi itu penting," tuturnya.
Yandri juga mengatakan dirinya menghormati pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di resto Plataran Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/5).
"Semuanya kira hormati dan bagus dinamika sekarang. Silaturahim ini kan bagus sekarang, saling mengunjungi, saling tukar pikiran. Kemudian, sepertinya ingin membangun koalisi, tapi belum ada kata akhir," ujarnya.
Dari pertemuan itu, Partai Golkar dan PKB sepakat membangun koalisi inti sebagai bentuk tindak lanjut dari wacana pembentukan koalisi besar. Partai Golkar bersama PKB juga telah menunjuk tim pemenangan dari masing-masing perwakilan partai, di mana dari Partai Golkar yakni Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid dan dari PKB yakni Ketua DPP PKB Faisol Reza.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB Faisol Riza mengklaim bahwa Golkar sepakat bergabung untuk menambah anggota koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
"Golkar memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, Gerindra dan PKB membutuhkan itu untuk membuat Indonesia semakin maju," kata Faisol dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (4/5).
Diketahui, PAN bersama Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara itu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) digagas oleh PKB dan Gerindra. (Ant/Z-7)
Eddy mengatakan biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto pada pilpres 2029
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved