Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
JADWAL pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang semakin dekat membuat partai politik (parpol) semakin aktif bermanuver. Partai Golkar semakin aktif menjalin komunikasi dengan beberapa parpol. Golkar juga disebut membuka peluang untuk menduetkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai capres dan cawapres di pilpres 2024.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan Golkar tetap mau mendukung Airlangga Hartarto menjadi calon presiden. Namun, dalam prosesnya ada dinamika yang harus disikapi bersama dan didiskusikan termasuk menduetkan Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto.
”Ini (cawapres) masih didiskusikan lihat perkembangannya sejauh mana,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (5/5).
Baca juga: Ini Kata Airlangga Soal Kemungkinan Merapatnya Golkar ke KKIR
Dia mengatakan kriteria untuk membangun koalisi tentu saja harus sejalan. Hingga kini komunikasi dengan partai politik masih berjalan dan cair termasuk dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
“Komunikasi kami dengan partai politik tidak pernah berhenti dan ini cair. Jadi berbagai kemungkinan masih ada,” ungkapnya.
Bantah Gabung KKIR
Sementara itu, di waktu yang sama Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar, Nusron Wahid membantah Golkar telah bersepakat bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang beranggotakan Gerinda-PKB.
Baca juga: Airlangga Hartarto Bicara soal Merger Koalisi Besar, Golkar dan PKB Tim Inti
"Bukan begitu, bukan gabung KKIR. Yang benar Golkar dan PKB sama-sama sepakat menjadi anchor atau jembatan terbentuknya integrasi, KKIR dan KIB. Bukan kita yang gabung" ujarnya.
Menurut Nusron KIB yang beranggotakan Golkar, PAN dan PPP sangat potensial bergabung dengan Gerindra-PKB menjadi koalisi besar. Merger atau integrasi KIB dan KKIR dibangun dalam rangka menghindari polarisasi dan framing politik yang tidak sehat dan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi. Dengan demikian wajar jika muncul paket pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto
"Cukup fair dua koalisi. KKIR dan KIB. Kalau Presidennya Prabowo dari KKIR dan Wakilnya Airlangga dari KIB dan kan wajar. Tapi sekali lagi soal capres dan cawapresnya kita serahkan sama ketum masing-masing partai," kata Nusron.
Ketua DPP PKB Faisol Riza menyebut Golkar sepakat bergabung KKIR. Faisol mengatakan kesepakatan itu hasil pertemuan antara Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Senayan beberapa hari lalu.
(Z-9)
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved