Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan partai yang dipimpinnya belum berkeinginan mengikuti jejak PPP menetapkan dukungan kepada capres tertentu, salah satunya Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikannya di sela-sela penggelaran pasar murah di Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (29/4).
Menurut Zulkifli Hasan, PAN masih menunggu pertemuan partai-partai koalisi pendukung pemerintah.
Baca juga : Pengamat: Pasangan Prabowo Subianto - Erick Thohir Dinilai Paling Ideal
Sejauh ini, Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, juga belum memberikan sinyal kecenderungan dukungan PAN. Ia kembali menyatakan keinginannya agar segera dilakukan pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah.
"Saya harapkan nanti ketemu koalisi pemerintah. Bersama dengan bapak Presiden. Kan perlu juga silaturahmi lebaran sekaligus bagaimana ada komitmen kebangsaan agar bangsa Indonesia ini bisa berhasil meletakkan pondasi yang kokoh," katanya.
Baca juga : Ganjar Pranowo lebih Prospek Duet dengan Erick Thohir
Menurut dia kesemuanya untuk melanjutkan pembangunan bagi Indonesia pada 2045 yang sudah baik. (Z-5)
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved