Orkestrasi Jokowi pada Pilpres 2024

DIREKTUR Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai rencana pengumpulan para ketua umum partai pendukung pemerintah oleh Presiden Joko Widodo masih relevan usai PDI Perjuangan mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

"Saya rasa masih relevan untuk mengumpulkan ketum 7 partai politik pasca pencapresan Ganjar Pranowo," terangnya di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, undangan 7 ketum parpol itu adalah sebagai bentuk penegasan bahwa Jokowi adalah sosok king maker dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Pengamat Politik Ungkap Keberlanjutan KIB Ditentukan King Maker

"Yang jelas pak Jokowi memang ingin menegaskan bahwa dia adalah salah satu king maker dalam Pilpres 2024 tentu dengan kepentingan-kepentingan politik," sambungnya.

Presiden dinilai ingin memastikan keberlanjutan pembangunan yang sudah diletakkan dalam 10 tahun terakhir. Jokowi juga tampak berusaha memastikan perbedaaan partai jangan menjadi segregasi kemajuan pembangunan bangsa.

Baca juga: NasDem: Sudah Selayaknya Ganjar tidak Berkampanye dengan Gaya Anies

Selain itu, Jokowi juga ingin memastikan bahwa dirinya tidak ingin mengalami situasi powerless sebagai presiden di masa akhir jabatan. "Menjaga power politik tidak melemah, menjaga legasi, kemudian menjaga pembangunan untuk ke depan," tegasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi memilih untuk menjadi king maker pada Pilpres 2024. "Sehingga pilihannya adalah menjadi king maker,. Makanya modal utama pak Jokowi adalah bagaimana menjalin soliditas partai pendukung pemerintah selama ini, ada 7 partai politik. Ini yang sedang di orkestrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketum PAN Zulkifli Hasan ingin Presiden Joko Widodo mengundang para Ketum Partai pendukung pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Surokim mengingatkan peran Jokowi sebagai presiden dan politisi.

“Saya setuju menuju 2024 diperlukan kehati-hatian dari presiden agar simbol dan marwah lembaga kepresidenan tetap terjaga,  terhormat di masyarakat dengan bertindak adil, netral, dan proporsional,” kata Surokim.

Adapun pertemuan dengan petinggi partai dilakukan di tempat yang netral, tidak mencampur adukkan antara dua peran tersebut. “Saya pikir kenetralan presiden akan sangat menjamin suksesnya dan muruah Pilpres 2024,“ tandas Surokim.

Posisi Sulit KIB

Koalisi Indonesia Bersatu berada dalam situasi yang sulit paska deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP. Ini karena salah satu anggota KIB, PPP, menyatakan minatnya untuk mengusung Ganjar.

“Pencapresan Ganjar Pranowo memang membuat KIB menjadi koalisi rentan. Apalagi PPP kemudian mengumumkan dukungannya sendiri tanpa bersama anggota koalisi KIB.  Manuver PPP ini akan sedikit akan memaksa anggota KIB ikut ke Pak Ganjar jika KIB ingin tetap eksis,” ujar Surokim.

Baca juga: KIB Diprediksi Bubar, Merapat ke PDIP

KIB terdiri dari Partai Golkar, PPP, dan PAN. Plt Ketum PPP Mardiono, dalam pertemuan bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto da Ketum PAN, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa KIB tidak bubar. Surokim menambahkan, ‘arah KIB’ sangat ditentukan oleh Partai Golkar.

"Menghadapi situasi ini yang paling rumit sebenarnya adalah Golkar yg punya kepentingan lebih besar dalam pencapresan untuk mencalonkan kadernya, tetapi situasi saat ini sungguh pelik dan tidak mudah bagi Golkar. Menurut saya kali ini eksis tidaknya KIB amat sangat tergantung pada bandul Golkar mau bergabung kemana," jelas Surokim.

Saat ini ada tiga nama Capres yaitu Ganjar Pranowo oleh PDIP, Anies Baswedan diusung Koalisi Perubahan, dan Prabowo Subianto oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Menurut Surokim, dari semua itu baiknya KIB bergabung dengan partai pemenang pemilu, PDIP.

“Jika ke Mas Ganjar, KIB masih akan tetap eksis, tetapi jika berbeda menurut saya KIB wujuduhu ka adamihi (Adanya sama dengan tdk adanya).” ujar Surokim. (*)