Peranan Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024 Mendatang

GENERASI muda akan turut meramaikan pesta demokrasi Indonesia 2024. Namun, persebaran hoaks, disinformasi, dan misinformasi menjadi permasalahan besar bagi para pemilih muda.

Hal ini membuat para pemangku kebijakan diharuskan mencari solusi untuk memitigasi risiko yang terjadi, terutama di media sosial.

Melihat hal ini, Center for Digital Society (CfDS) berkolaborasi bersama IDN Times dalam Digitalk X GenZ Memilih dengan tema “Pengaruh Media Sosial terhadap Pilihan Gen Z di Pemilu 2024”.

Digitalk X GenZ Memilih menyampaikan sikap dan langkah yang harus diambil generasi muda pada Pemilu 2024.

Baca juga: Festival Pemilu Gembira Digelar Songsong Pesta Demokrasi

Hamdan Kurniawan (Ketua KPU DI Yogyakarta), Gielbran M. Noor (Ketua BEM KM UGM), dan Amelinda Pandu (Peneliti CfDS UGM) menjadi pembicara pada kesempatan ini dengan dimoderatori oleh Paulus Risang (Editor IDN Times Jogja).

Diskusi dapat diakses melalui link https://www.youtube.com/watch?v=WBDvU8eh-xo

Hamdan Kurniawan membuka sesi diskusi dengan transformasi yang KPU lakukan menggunakan teknologi lewat website yang telah disediakan, seperti SIPOL yang digunakan untuk pendaftaran dan verifikasi Partai Politik dan Calon Peserta Pemilu.

Pemilih Pemula Diharap Jadi Pemilih Rasional

Di Pemilu tahun 2024, KPU Yogyakarta telah meminta institusi pendidikan di Yogyakarta  untuk mendata mahasiswa sehingga dapat melakukan Pemilu lewat TPS di lokasi khusus tanpa harus pulang ke daerah masing-masing.

Pemilih pemula ini diharapkan menjadi pemilih yang rasional, mandiri, dan bertanggung jawab sehingga dapat merajut nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

Diskusi juga menyoroti tentang perbaikan kaderisasi partai, memfokuskan pada value calon peserta pemilu alih-alih pada area materialistis sehingga hal ini akan menaikan persentase kepercayaan publik.

“Fokus dari kontestan politik adalah untuk menjawab permasalahan regionalnya karena setiap regional punya permasalahannya masing-masing yang kuncinya dipegang oleh calon peserta Pemilu”, jelas Gielbran.

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Aljabar Strategic: Parpol Butuh Peremajaan Pemilih

Tidak hanya Parpol dan calon peserta Pemilu, publik pun harus terliterasi dengan baik. Saat ini, literasi politik hanya sebatas waktu dan teknis pemilihan.

Padahal, literasi politik juga masuk ke dalam ketahanan pemilih terhadap intimidasi dan bujukan transaksional yang tidak sehat. Pencerdasan literasi politik juga harus mulai dialihkan melalui media sosial alih-alih hanya difokuskan pada sistem konvensional.

Pencerdasan Literasi Politik

Pencerdasan literasi politik ini akan menghasilkan pemilih pemula yang paham akan perannya. Ada dua peran yang dimainkan oleh pemilih pemula.

Peran pertama adalah mengawal pemilu dengan turut aktif mengedukasi orang sekitar tentang hoaks, disinformasi dan misinformasi serta aktif terlibat melaporkan konten berbahaya.

Peran kedua adalah menjaga untuk tidak lengah dan terbawa arus dengan tidak turut menyebarkan konten berbahaya lewat media sosial masing-masing.

Baca juga: KPU Optimalisasikan Media Sosial menyasar Pemilih Gen Z

Pemilih pemula juga harus memperhatikan akun media sosial pelaksana dan peserta kampanye, iklan kampanye, dan konten berbahaya yang membawa ke tindakan kebencian.

“Sebagai pemilih pemula, kita harus menerapkan digital culture, yakni kemampuan membaca dan membangun wawasan kebangsaan, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari”, jelas Amelinda menutup diskusinya. (RO/S-4)