Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOALISI besar dinilai memungkinkan diwujudkan. Poros tersebut bakal terdiri dari sejumlah partai politik (parpol) di parlemen.
"Mungkin enggak yang lima atau enam partai ini, kan enam nih kalau misalnya termasuk PDIP bergabung, sebenarnya di politik jawabannya politik itu pasti mungkin. Karena politik itu cair, dinamis, kan politik itu adalah seni untuk mencari kemungkinan," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay di Jakarta Selatan, Jumat (7/4).
Saleh mengatakan terbentuknya koalisi besar sangat bergantung pada kesepakatan politik. Ia juga tak memungkiri ada pembicaraan di tingkat internal ketua umum (ketum) yang hadir pada Silaturahmi Ramadan di DPP PAN pada Minggu (2/4).
Baca juga: Silaturahmi Politik, Zulhas Dijadwalkan Bertemu Prabowo Pada 8 April
"Ada yang sudah disampaikan oleh ketua umum pada kita, tapi ada mungkin yang masih disimpan di tingkat internal ketua umum," ucap Saleh.
Ketua Fraksi PAN di DPR itu mengungkapkan hal yang disampaikan oleh para ketum yaitu melanjutkan visi yang sudah diraih. Karena para ketum yang hadir di acara PAN tersebut juga merupakan bagian koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Syarat PDIP Dinilai Jadi Ganjalan Terwujudnya Koalisi Besar
"Kemudian, memperbaiki atau melengkapi apa yang belum kita capai pada periode ini, itu sudah disepakati oleh mereka," ujar Saleh.
Wacana koalisi besar muncul saat kehadiran lima ketum partai politik (parpol) pada acara Silaturahmi Ramadan di DPP PAN. Adapun pimpinan partai yang hadir dalam acara tersebut, yaitu Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dwn Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga hadir. Sementara, Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir karena sedang di luar negeri. (Z-3)
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto pada pilpres 2029
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
Bagi PDIP, lanjut Deddy, saat ini bicara soal 2029 terbilang aneh karena masih terlalu dini.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved