Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI besar dinilai memungkinkan diwujudkan. Poros tersebut bakal terdiri dari sejumlah partai politik (parpol) di parlemen.
"Mungkin enggak yang lima atau enam partai ini, kan enam nih kalau misalnya termasuk PDIP bergabung, sebenarnya di politik jawabannya politik itu pasti mungkin. Karena politik itu cair, dinamis, kan politik itu adalah seni untuk mencari kemungkinan," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay di Jakarta Selatan, Jumat (7/4).
Saleh mengatakan terbentuknya koalisi besar sangat bergantung pada kesepakatan politik. Ia juga tak memungkiri ada pembicaraan di tingkat internal ketua umum (ketum) yang hadir pada Silaturahmi Ramadan di DPP PAN pada Minggu (2/4).
Baca juga: Silaturahmi Politik, Zulhas Dijadwalkan Bertemu Prabowo Pada 8 April
"Ada yang sudah disampaikan oleh ketua umum pada kita, tapi ada mungkin yang masih disimpan di tingkat internal ketua umum," ucap Saleh.
Ketua Fraksi PAN di DPR itu mengungkapkan hal yang disampaikan oleh para ketum yaitu melanjutkan visi yang sudah diraih. Karena para ketum yang hadir di acara PAN tersebut juga merupakan bagian koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Syarat PDIP Dinilai Jadi Ganjalan Terwujudnya Koalisi Besar
"Kemudian, memperbaiki atau melengkapi apa yang belum kita capai pada periode ini, itu sudah disepakati oleh mereka," ujar Saleh.
Wacana koalisi besar muncul saat kehadiran lima ketum partai politik (parpol) pada acara Silaturahmi Ramadan di DPP PAN. Adapun pimpinan partai yang hadir dalam acara tersebut, yaitu Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dwn Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga hadir. Sementara, Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir karena sedang di luar negeri. (Z-3)
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved