Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
TREN peningkatan elektabilitas Erick Thohir sebagai kandidat teratas untuk calon wakil presiden (cawapres) 2024 mendapat respons positif dari sejumlah pihak. Survei ini dianggap sebagai cerminan suara rakyat yang masih dinamis dan akan terjadi perubahan preferensi pemilih.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan PAN merasa senang bahwa elektabilitas Erick Thohir meningkat dalam survei terakhir.
"Meski bukan kader PAN. Mas Etho (Erick Thohir) bagi PAN sudah seperti saudara sendiri, bukan orang lain. Dekat dan tidak berjarak," ujar Viva di Jakarta, Senin (27/3).
Baca juga: Posisi Cawapres Erick Thohir Semakin Menguat
Viva menilai, ada sejumlah faktor yang menjadi kunci dalam memengaruhi peningkatan elektabilitas mantan Presiden Inter Milan tersebut. Pertama, sebagai seorang entrepreneur yang kemudian menjadi teknokrat karena memimpin lembaga kementerian. Viva menilai Erick Thohir membawa nilai-nilai profesionalitas ke dalam transformasi BUMN.
"Nilai profesionalitas yang menjadi bagian inheren dalam diri Mas Erick, dia terapkan dalam memimpin BUMN untuk mengubah karakter, reformasi struktur, dan produktivitas BUMN," ucap Viva.
Viva menyampaikan Erick juga terbukti mengimplementasikan sejumlah program-program BUMN yang dapat dirasakan manfaatnya bagi perekonomian nasional dan daerah. Hal ini juga berdampak positif untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan UMKM.
"Ketiga, pribadi Mas Etho yang ramah, gaul, tidak jaim, intelek, santri, dan cinta olahraga, dekat dengan generasi milineal dan gen Z," lanjut Viva.
Viva berharap tren elektabilitas Erick Thohir terus terjaga, dan kian meningkat ke depan.
"Hasil survei ini bagi Mas Etho akan menjadi modal sosial untuk dapat ditingkatkan lagi kinerjanya buat bantu masyarakat Indonesia," kata Viva.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia memaparkan hasil survei nasional bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam Dua Surnas Terbaru’ pada Minggu (26/3). Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan posisi cawapres akan menjadi figur penentu bagi kemenangan calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Survei dilaksanakan sebanyak dua kali melalui tatap muka pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang dan survei kedua dilakukan kepada 800 orang pada 12-18 Maret 2023. Dengan asumsi metode simple random sampling, ucap Burhanuddin, ukuran sampel toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9% dan 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. (RO/Z-10)
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved