Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir lagi–lagi mendapat sorotan publik setelah namanya digadang-gadang menjadi calon wakil presiden (cawapres) terkuat berdasarkan hasil survei terbaru dari Indo Barometer. Menteri yang katanya andalan Presiden Jokowi itu berada di posisi pertama bursa cawapres.
Direktur Political and Public Policy Studies-P3S Jerry Massie menilai terlalu dini untuk mengatakan nama Erick Thohir sebagai calon terkuat mengingat dinamika dan konstelasi politik yang masih belum jelas.
Jerry Massie justru melihat potensi kekuatan cawapres itu ada dalam diri ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tetapi, seolah ada sentimen politik kepada AHY hingga muncul gerakan untuk mencegah AHY tampil di panggung politik 2024.
Baca juga: Pengamat Nilai Erick Figur Cawapres Mampu Raup Suara Anak Muda
“Kalau saya lihat memang gara-gara sentimen politik dan ada upaya untuk mencegah AHY,” kata Jerry Massie, Kamis 23/3).
Dikatakan Jerry Massie, ada gerakan sistematis dalam mendongkrak nama Erick Thohir agar terlihat kuat sebagai sosok cawapres terkuat. Padahal, jika dilihat dari fakta politik, AHY lebih diunggulkan karena memiliki partai, representasi kaum milenial, dan tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus korupsi.
“Untuk menaikkan nama Erick gitu aja, jadi nama itu memang individu terus di push untuk naik rangkingnya," ungkapnya
Baca juga: Erick Thohir Jadi Cawapres Terkuat karena Kinerja
Lanjut Jerry, dibandingkan Erick Thohir, nama AHY lebih memiliki potensi dan keuntungan yang lebih baik. Selain anak dari mantan presiden, AHY disebut memiliki partai politik dan sekaligus ketua umum, sehingga lebih pasti dan punya posisi tawar yang lebih.
"AHY sudah aktif dan sering terjun ke daerah, anak SBY yang juga mantan presiden, memiliki partai dan sekaligus ketua umum partai yang tentu pendukung terbanyak di medsos atau perwakilan anak muda, dan dia belum ada kasuslah” ucap Jerry.
Lebih jauh, Jerry Massie mengatakan, sikap Partai Demokrat yang menolak UU Omnibus Law ini menjadi keuntungan besar AHY untuk mendapat simpati masyarakat Indonesia. Apalagi, lanjut Jerry Massie, AHY adalah satu-satunya cawapres dari pihak oposisi.
“Keuntungannya, dia ini Demokrat dan PKS kan keluar, walk out di undang-undang omnibus law, otomatis Demokrat sebagai murni oposisi menguntungkan AHY sebagai kandidat cawapres. Begini kalau dia posisi bagus, terus bukan tidak mungkin memang Anies-AHY bisa terwujud,” yakinnya.
“Jadi, menurut saya itu, AHY merupakan cawapres terkuat. Siapapun yang mau survei, dia (AHY) di ranking 1 itu tetap kuat ya,” tutup Jerry.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti memiliki pandangan yang berbeda dengan Jerry Massie. Ray melihat Erick Thohir justru kini begitu digandrungi di berbagai golongan masyarakat.
Menurutnya, karakteristik Erick Thohir mudah diterima karena hasil kerjanya nyata begitu terasa.
"Erick Thohir bisa masuk ke berbagai kelompok masyarakat. Ke Islam politik tidak masalah, ke politik Islam tidak ada masalah, ke kelompok modernis tidak ada masalah, di kelompok moderat tidak masalah. Jadi bisa diterima oleh semua pihak," kata Ray.
Kinerja cemerlang Erick Thohir, bahkan sudah terlihat sebelum didapuknya menjadi Menteri BUMN.
Dia menyebut Erick Thohir sudah menunjukkan hasil kerja hebatnya saat sukses menggelar Asian Games pada 2018 silam.
Atas dasar itu, tidak mengherankan jika Erick Thohir memiliki elektabilitas sebagai cawapres yang lebih tinggi dari kader atau tokoh NU lainnya seperti Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Sebelumnya, hasil survei terbaru Indo Barometer menunjukkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) terkuat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan elektabilitas tertinggi, yakni 22,9%.
Angka itu melampaui sejumlah nama lain, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (15,8%), Muhaimin Iskandar (6,7%), Puan Maharani (6,3%), dan Chairul Tanjung (2,7%). (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved