Wakil Ketua Umum DPP PPP Minta Anggota DPRD Patuh dan Loyal

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur (Jatim)  menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPRD Fraksi PPP se-Jawa Timur, baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi, pada Senin (6/3).

Pelaksanaan Bimtek untuk anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/ kota yang dilaksakan di Hotel Grand Mercure, Surabaya, pada 5-7 Maret 2023.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Musyafak Noer mengingatkan agar seluruh anggota DPRD Fraksi patuh dan loyal terhadap ketentuan PPP.

"Patuh dan loyal kepada partai menjadi modal bagi PPP untuk membesarkan peluang kemenangan pada Pemilihan Umum 2024 yang hanya tinggal satu tahun lagi," kata Musyafak dalam keterangan pers, Rabu (8/3).

Baca juga: PPP Bertemu PDIP, Bagaimana Nasib KIB?

Sanksi pergantian antar waktu (PAW)

Menurut Musyafak, partai tidak segan-segan memberikan sanksi penggantian antar waktu (PAW) kepada anggota Fraksi PPP tidak loyal dan patuh ketentuan partai berlambang Ka'bah tersebut.

Kendati demikian, Musyafak menegaskan DPP PPP akan melakukan mekanisme partai sebelum dilakukan proses PAW.

Baca juga: PPP: Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Bentuk Pendidikan Politik

"Apabila perihal lainnya yg dilanggar maka harus tabayyun dulu, lalu diberi SP1, SP2, dan SP3. Jika tahapan itu sudah dilalui maka boleh PAW dilakukan," kata Musyafak.

Hal senada disampaikan Ketua DPP PPP Dr. H. Achmad Baidowi, yang mengatakan bahwa DPP PPP terus memonitor aktivitas anggota DPRD Fraksi PPP.

Apalagi, kata Baidowi, yang berkaitan dengan komitmen dan loyalitas terhadap partai.

"Perlu diperhatikan bagi semua anggota DPRD, jangan sampai tidak komitmen pada partai (PPP). Karena siapapun yang tidak loyal pada partai, siapapun yang melanggar aturan partai pasti akan mendapat Punishment atau sanksi. PPP tidak pandang bulu siapapun dia," jelasnya.

Ia berpendapat bahwa proses PAW bagi anggota DPRD Fraksi PPP yang tidak loyal merupakan kewenangan DPP.

"Jika sanksinya berupa PAW maka silahkan berproses secara hukum jangan hanya membangun opini liar di luaran, ya jika nanti tetap di PAW bawa senyum saja toh itu konsekuensi dari ketidak loyalan sendiri terhadap PPP," pungkasnya. (RO/S-4)