PENUNDAAN pemilihan umum yang diputusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika dieksekusi maka akan menimbulkan banyak implikasi pada persoalan hukum ketatanegaraan.
Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
“Sebagai sebuah putusan perdata harusnya dia hanya melibatkan para pihak yang juga terlibat dalam konteks keperdataan. Dia (PN Jakpus) tidak memiiki kewenangan untuk melakukan perintah penundaan terhadap tahapan pemilu yang di luar konteks keperdataan,” ujarnya lewat keterangan yang diterima.
Ia menambahkan, saat ini banyak sekali institusi ketatanegaraan yang akan habis periodesasinya pada 2024 tapi kemudian tahapannya dipaksa untuk diselenggarakan sampai 2025. Sedangkan tidak ada jalan hukum untuk melakukaan perpanjangan terhadap jabatan ketatanegaraan yang dipilih melalui pemilu tersebut.
“Karena itu kami menyambut baik upaya hukum yang akan diambil oleh KPU melalui upaya hukum banding. Kami berharap KPU mempersiapkan sedemikian rupa banding yang dilakukan agar kepastian hukum pada satu pihak itu diikuti oleh keadilan di mana kita semua penyelenggara negara, DPR Komisi II penyelenggara pemilu dan pemerintah melakukan persiapan tahapan berjalan," tandasnya.
Rifqinizamy juga menyayangkan putusan pengadilan yang justru menimbulkan kekacauan dan kebisingan yang tidak perlu di masyarakat di tengah upaya memastikan demokrasi kontitusional tetap berjalan.
“Saya tidak ingin upaya yang sedang kita lakukan diboncengi oleh sebagian pihak yang berupaya melakukan penundaan pemilu dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Jakpus," tandas politisI PDIP itu.
Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi yang menekankan PN Jakpus secara yuridis tidak memiliki kewenangan absolut khususnya terkait pemilu.
“Urusan sengketa penetapan parpol sebagai peserta pemilu tidak ada kaitannya dengan peradilan umum. Karena keputusan hukum untu menunda pemilu tidak dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan maka putusan PN Jakpus bersifat ilegal atau tidak sah,” tandasnya. (OL-8)
