MENTERI Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong adanya standarisasi penanganan bencana sebagai standar pelayanan minimal daerah. Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah daerah (pemda) bisa memasukkan kurikulum penanganan bencana di seluruh tingkat pendidikan.
"Saya instruksikan kepada kepala daerah agar urusan bencana masuk dalam urusan wajib standar pelayanan minimal," jelas Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (2/3).
Baca juga: Viral Video Penyitaan Harta Tito Karnavian, KPK: Hoaks
Dalam paparannya Tito menjelaskan Pemda juga wajib menjadikan pelayanan bencana sebagai layanan minimal yang setara dengan layanan di tingkat pendidikan dan kesehatan. Seluruh provinsi dan 552 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia wajib membuat anggaran tentang penanganan bencana.
"Daerah harus membuat lembaga dan anggarannya tentang penanganan bencana," tutur Tito.
Anggaran penanganan bencana disampaikan Tito bisa bersumber dari APBN dan juga APBD. Selain itu daerah juga diizinkan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta yang peduli dengan penanganan-penanganan bencana.
"Saya sudah buat Surat Mendagri tanggal 4 Maret 2022 yang bisa dijadikan oleh daerah sebagai dasar penyusunan APBD," ungkapnya.
Baca juga: Tito Harap Isu Stunting tak Terpinggirkan Oleh Persoalan Pemilu
Tito menjelaskan, ke depan tidak boleh ada lagi pihak yang menyepelekan dampak dan bahaya dari kejadian bencana alam. Dirinya menyinggung Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang ditertawakan saat bersembunyi di kolong meja saat terjadi gempa bumi.
"Jadi enggak perlu lagi ada istilah ketawa, kalau Kepala BMKG ini, ibu mantan rektor, begitu terjadi gempa lagi RDP di DPR masuk ke dalam kolong meja. Ya memang begitu pelajarannya begitu. Di Jepang semua begitu anak-anaknya enggak perlu diketawain," jelas Tito. (OL-17)
