Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
POS Indonesia Group menyatakan siap membantu menyukseskan agenda pemilihan umum (Pemilu) 2024 dari sisi logistik.
Pos Indonesia akan menjangkau titik-titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di area-area yang sulit dijangkau yang jumlahnya mencapai lebih dari 840 ribu.
Hal ini disampaikan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana dalam kegiatan Customers Logistic Gathering di Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/02).
Baca juga : KPU Gandeng TNI-Polri untuk Percepatan Distribusi Logistik
"Mewakili Pos Indonesia Group, kami menyatakan siap menyukseskan agenda Pemilu 2024. Kami siap mendukung pengiriman logistik Pemilu ke wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk area yang dalam kacamata kita sulit dijangkau. Tapi Pos Indonesia siap ke sana,” jelas Siti Choiriana.
Hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasbi.
Ia menyampaikan bahwa menjelang 358 hari pelaksanaan Pesta Demokrasi, KPU membutuhkan penyedia jasa logistik yang akan membawa surat dan kotak suara ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk area yang sukar dijangkau.
Baca juga : Gugatan Menanti Hasil KPU
Ia mengapresiasi infrastruktur Pos Indonesia Group yang selama ini telah banyak membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi KPU.
“Kami berharap Pos yang memiliki infrastruktur yang masif seperti ini dapat membantu kami. Tentunya dari sisi tarif bisa kompetitif dengan penyedia (jasa pengiriman) yang lain," katanya.
"Memang ada diskresi yang menunjuk Pos sebagai the one and only official partner kami. Sepanjang itu tidak ada ya kami akan memperlakukan Pos sama dengan penyedia distribusi yang lain,” kata Hasbi.
Sementara itu, pernyataan sama disampaikan Direktur Pos Ditjen PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Gunawan Hutagalung .
Baca juga : Koalisi Perubahan Inisiasi Hak Angket
Ia mengatakan, Pos Indonesia memenuhi kriteria untuk terlibat dalam penyelanggaraan logistik Pemilu, mulai dari formulir serta kertas cetak yang menjadi dokumen negara sebagai pelengkap dalam Pemilu.
Sebelumnya, dalam Pemilu 2019, Pos Indonesia Group berhasil mendistribusikan lebih dari 900 juta surat suara ke 809.497 TPS yang tersebar pada 514 kabupaten dan 7.201 kecamatan di Indonesia.
Customers Logistic Gathering
Pada kesempatan yang sama, Pos Indonesia Group menggelar customers logistic gathering sebagai bentuk apresiasi sekaligus mempererat hubungan dengan para pelanggan di Indonesia, khususnya kementerian, lembaga negara, lembaga negara non departemen, serta lembaga negara non struktural yang telah bekerjasama selama ini.
Kegiatan yang diselenggarakan pada Hotel Swissbell ini dihadiri 65 peserta dari beberapa instansi, seperti kementerian komunikasi dan informatika, kementerian luar negeri, dan kementerian PPN/Bappenas.
Direktur Utama Pos Indonesia Group, Faizal Rochmad Djoemadi, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memercayakan Pos Indonesia sebagai mitra dalam pengiriman logistik kebutuhan perusahaan.
“Sebagai perusahaan negara yang ditunjuk menjadi designated operator atau penyelenggara Pos oleh Pemerintah Indonesia, kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak, terutama pada instansi dan lembaga pemerintah yang menjadikan kami sebagai salah satu mitra strategis dalam pengiriman kurir dan logistik,” tutur Faizal.
Seperti yang diketahui, sektor transportasi dan pergudangan (logistik) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 mencapai 5,01 % secara tahunan atau year-on-year (yoy) sementara sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 15,79 % (yoy).
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, peran Pos Indonesia pun kian meningkat. Perusahaan yang berdiri sejak 1746 ini, bukan hanya sekadar mengurusi logistik antar-daerah, tetapi juga memiliki peranan lain untuk meningkatkan konektivitas pada tingkat global.
Menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar, Pos Indonesia memiliki jaringan logistik di dalam maupun luar negeri serta infrastruktur yang kuat dan tersebar luas pada antar-wilayah di dunia.
Baca juga : Dukungan Hak Angket Diyakini Bertambah
Hal inilah yang meyakinkan pemerintah untuk menjadikan perusahaan logistik BUMN tertua ini sebagai koordinator cluster logistik di masa mendatang.
“Logistik menjadi salah satu prime mover untuk mendorong perekonomian nasional yang tinggi dan berkualitas," jelasnya.
"Oleh sebab itu, kehadiran Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa dan logistik dengan jaringan serta infrastrukur yang kuat diharapkan dapat membantu pemerintah guna mencapai Indonesia Emas di 2045,” jelas Amalia.
Baca juga : DPR Jangan Sia-siakan Kesempatan Hak Angket
Senada dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana, menyampaikan komitmen nyata Pos Indonesia Group dalam entitas logistik internasional ialah dengan meningkatkan layanan Pos Internasional dalam mengirimkan dokumen maupun paket ke antar-negara maupun antar-benua.
“Sebagai bagian dari organisasi dunia United Postal Union (UPU), kami terus berupaya meningkatkan layanan demi menyokong ekonomi nasional," kata Siti.
"Salah satunya, Pos Indonesia telah membentuk Sub Direktorat Enterprise, Wholesale, dan Internasional Business yang merupakan kolaborasi sumber daya antar-pelaku usaha sebagai salah satu strategi dalam memenangkan layanan logistik dunia dengan harga yang kompetitif,” papar Siti.
Di balik segala upaya yang dilakukan Pos Indonesia Group dalam mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi nasional, perusahaan ini turut mendukung ekonomi hijau dengan melakukan transisi penggunaan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak menjadi kendaraaan listrik pada armada operasionalnya.
Saat ini, Pos Indonesia memiliki lebih dari 300 unit motor listrik dan 10 unit mobil listrik yang telah beroperasi di beberapa wilayah, yakni Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Surabaya.
Direktur Pos Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gunawan Hutagalung, mengapresiasi langkah Pos Indonesia yang turut andil dalam mewujudkan ekonomi hijau tersebut.
“Kami sangat bangga dengan Pos Indonesia yang menjadi perusahaan kurir dan logistik yang menggunakan motor dan mobil listrik sebagai kendaraan operasional dalam mengantarkan dan mengirimkan paket dan dokumen," kata Gunawan.
"Saya harap, prestasi ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain demi mewujudkan Indonesia bebas karbon di 2060,” tutup Gunawan. (RO/OL-09)
Armada baru ini melayani rute dengan jadwal penerbangan tetap CGK-TIM-DJJ 3 kali dalam seminggu, sedangkan rute SIN-HLP-BPN tetap dilayani pesawat jenis 737-300F.
Pemerintah terus berupaya mendorong intensitas perdagangan demi mengatasi gejolak perekonomian global. Demi memuluskan upaya tersebut, industri maritim logistik juga harus diperkuat.
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Sebagai bentuk dukungan nyata pada kemajuan UMKM, pihaknya menyediakan paket diskon pengiriman khusus Rp1 juta untuk peserta yang lolos kurasi program pembiayaan.
Fundtastic bersama BPR Indomitra Pertiwi dan mitra keuangan Pintek, resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Shipper, salah satu perusahaan teknologi logistik dan manajemen gudang.
Permen ini akan membuat penataan indsutri kurir,pos logistic akan sehat dan lebih baik ke depan.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved