Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
JAJARAN menteri Kabinet Indonesia Maju beserta pimpinan dari berbagai partai politik menghadiri puncak acara Hari Lahir Ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Ya, ini 'kan harlah (hari lahir) emas, kami mengundang semua pimpinan partai politik, baik yang di parlemen maupun nonparlemen," ucap Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani kepada wartawan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten, hari ini
Terpantau hadir dalam perayaan Harlah Ke-50 PPP, antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Paulus, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Terkait dengan kehadiran Sandiaga Uno yang menarik perhatian karena isu kedekatannya dengan PPP, Arsul Sani menegaskan bahwa Sandiaga hadir sebagai Menparekraf.
"Jadi, memang Pak Sandi itu kami undang sebagai menteri. Hampir semua menteri, mungkin tidak semua, tetapi hampir semua menteri itu kami undang," ucap Arsul Sani.
Arsul Sani melanjutkan, "Kalau Pak Sandi itu hadir, ya, karena beliau itu populer di PPP."
Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo sebagai Presiden dan Menhan
Ia mengatakan bahwa Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono akan mengumumkan sejumlah tokoh baru di PPP.
"Nanti di harlah juga akan diumumkan oleh Plt. Ketum sejumlah sosok termasuk purnawirawan TNI/Polri, serta para profesional yang akan masuk ke PPP, mungkin ada 10 atau 12 orang," katanya.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, PPP dijadwalkan memperkenalkan sejumlah tokoh baru yang bergabung dengan partai tersebut dalam puncak peringatan Harlah Ke-50 PPP di Indonesia Convention Exhibition BSD, Tangerang, Jumat.
"Pak Plt. Ketua Umum (Muhammad Mardiono) juga mengenalkan sejumlah tokoh secara resmi yang bergabung dengan PPP, nanti disampaikan secara terbuka siapa-siapa yang bergabung," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dalam konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (16/2).
Ia menyebutkan terdapat sekitar 10 tokoh baru yang akan masuk ke PPP tingkat pusat dan berasal dari beragam latar belakang, mulai dari purnawirawan TNI, pengusaha, artis, birokrat, mantan pejabat kepala daerah, ulama, hingga aktivis.(Ant/OL-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh hadiri Hari Lahir (Harlah) ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Acara tersebut digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa, 23 Juli 2023.
Pada hari yang sama, Presiden Jokowi justru tengah berada di Sleman, Yogyakarta untuk bermain sepak bola bersama pemuda setempat.
Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.
Prof Yudian berpesan kepada para budayawan dan ulama Ciamis untuk tetap menjaga toleransi, persatuan dan gotong royong sebagai kunci membangun bangsa yang kokoh.
IPHI berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas program IPHI, yang berfokus pada kemaslahatan umat.
Pondok pesantren dipilih menjadi tempat peringatan harlah karena dinilai untuk mengembalikan tradisi partai yang merupakan warisan para ulama.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved