Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Bogor meluncurkan posko pemenangan Anies Rasyid Baswedan untuk Pemilihan Presiden 2024. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 68 posko diluncurkan sekaligus. Peluncuran posko dilakukan di Kantor DPD PKS, Jl Kebon Pedes, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/2) petang.
PKS telah secara resmi mengumumkan mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden yang akan bertarung di Pemilu 2024 mendatang. PKS menyusul Partai NasDem dan Partai Demokrat yang lebih dulu menyatakan mendukung Anies.
Ketua DPD PKS Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti pengumuman dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.
Baca juga: Presiden PKS akan Bertandang ke NasDem Tower
"Ini bukti kesungguhan, keseriusan, komitmen PKS mendukung Anies. Kami membentuk 68 posko kemenangan Capres Anies di 68 titik/ kelurahan yang ada di Kota Bogor," kata Atang.
Dia menyebut ke-68 posko kemenangan Capres Anies dipimpin ketua dewan pengurus ranting (DPRa). Kepada para BCAD (bakal calon anggota dewan) RI, provinsi, kota, Atang mengintruksikan untuk juga segera membentuk posko serupa.
"Laksanakan kepada DPRa untuk buat posko kemenangan di 68 titik. Jalankan dan bentuk posko kemenangan di BCAD untuk memenangkan Anies di Kota Bogor."
Berikutnya, PKS akan mendirikan posko kemenangan di tingkat RT. Ada 3.636 RT di Kota Bogor. Pihaknya menyebutkan kemenangan Anies adalah kemenangan PKS.
"Kita ini jalan sejarah, jalan sejarah yang mungkin tidak populer di tengah masyarakat. Jalan sejarah yang mana kita yakini akan membawa kita bersama- sama dalam kebaikan dunia, dan membawa kita dalam kebaikan di akhirat," kata Atang.
Maka dari itu, dia meminta kepada seluruh kader PKS untuk membulatkan niat dan bekerja ikhlas karena Allah SWT.
Pihaknya mengharapkan suatu hari, di mana adanya perubahan di negeri ini, ada, muncul sosok pembaharu di negeri ini.
"Mudah-mudahan kita jadi saksi sejarah sekaligus pelaku sejarah, ketika Capres Anies Baswedan usungan PKS dilantik sebagai Presiden RI k- 8 sama dengan PKS, Partai nomor 8," ungkapnya.
"Kita berharap keberpihakan ekonomi terhadap masyarakat. Demikian juga sosial terhadap kedaulatan bangsa ada dalam sosok calon presiden ini," imbuhnya.
Yang ketiga, lanjutmya, melakukan konsolidasi dengan tetap menjaga ukwah dan membangun komunikasi sinergi dengan seluruh masyarakat, terutama relawan lintas partai maupun relawan nonlintas partai. (OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved