Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMASUKI awal 2023, tidak ada perubahan signifikan dalam peta dukungan terhadap partai politik. Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan PDIP tetap unggul dengan elektabilitas 18,1 persen, disusul Gerindra sebesar 11,7 persen dan Demokrat 10,5 persen.
Berikutnya ada Golkar (8,5 persen), PKB (8,0 persen), dan PSI (5,7 persen). Sepanjang 2022 tren kenaikan dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ketika partai-partai lain cenderung mengalami fluktuasi.
Sementara itu PKS justru mengalami tren penurunan elektabilitas, kini sebesar 4,2 persen, atau mendekati ambang batas parlemen 4 persen. Penurunan juga dialami oleh PAN, setelah sebelumnya sempat naik pada survei Oktober 2022, kini menjadi 1,8 persen.
“Elektabilitas PAN dan merosot, sedangkan PSI mengalami tren kenaikan sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto lewat keterangannya, Rabu (25/1).
Menurut Dendik, turunnya elektabilitas PKS berbanding terbalik dengan pencapaian Demokrat sebagai sama-sama partai oposisi. Elektabilitas Demokrat berhasil menembus dua digit dan memantapkan diri pada posisi tiga besar.
“Merosotnya elektabilitas PKS dapat diartikan sebagai kegagalan strategi partai oposisi tersebut dalam mendulang dukungan publik,” tegas Dendik.
Selama ini PKS cenderung mengambil sikap selalu bertentangan dengan kebijakan yang diambil pemerintah.
“Sebetulnya Demokrat juga melakukan hal serupa, tetapi menempatkan diri sebagai oposisi yang moderat, atau bisa berkompromi pada sejumlah hal,” jelas Dendik.
Rivalitas antara PKS dan Demokrat juga tecermin pada buntunya koalisi pengusung Anies Baswedan. PKS mengusulkan nama-nama untuk mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden. Mulai dari mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Demokrat berkukuh memajukan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.
Ia menambahkan, PKS juga menghadapi tantangan dari partai baru yang sering dianggap sebagai sempalan, yaitu Partai Gelora. Demikian pula dengan PAN, yang harus memperhitungkan kehadiran Partai Ummat besutan Amien Rais.
Elektabilitas Partai Gelora tercatat sebesar 1,5 persen, sedangkan Partai Ummat 1,2 persen. Baik PAN, Gelora, maupun Ummat masih harus berjibaku dengan ambang batas parlemen, bersama dengan Nasdem (2,9 persen) dan PPP (2,2 persen).
Masih ada sejumlah partai baru dan non-parlemen lainnya yang berpotensi menggerus suara partai-partai lama di Senayan. Di antaranya ada Perindo (1,0 persen), Hanura (0,7 persen), PBB (0,3 persen), dan Garuda (0,1 persen).
PKN dan Partai Buruh masih nihil dukungan, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 21,3 persen.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 10-18 Januari 2023 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar ±2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (OL-8)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved