Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MEMASUKI awal 2023, tidak ada perubahan signifikan dalam peta dukungan terhadap partai politik. Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan PDIP tetap unggul dengan elektabilitas 18,1 persen, disusul Gerindra sebesar 11,7 persen dan Demokrat 10,5 persen.
Berikutnya ada Golkar (8,5 persen), PKB (8,0 persen), dan PSI (5,7 persen). Sepanjang 2022 tren kenaikan dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ketika partai-partai lain cenderung mengalami fluktuasi.
Sementara itu PKS justru mengalami tren penurunan elektabilitas, kini sebesar 4,2 persen, atau mendekati ambang batas parlemen 4 persen. Penurunan juga dialami oleh PAN, setelah sebelumnya sempat naik pada survei Oktober 2022, kini menjadi 1,8 persen.
“Elektabilitas PAN dan merosot, sedangkan PSI mengalami tren kenaikan sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto lewat keterangannya, Rabu (25/1).
Menurut Dendik, turunnya elektabilitas PKS berbanding terbalik dengan pencapaian Demokrat sebagai sama-sama partai oposisi. Elektabilitas Demokrat berhasil menembus dua digit dan memantapkan diri pada posisi tiga besar.
“Merosotnya elektabilitas PKS dapat diartikan sebagai kegagalan strategi partai oposisi tersebut dalam mendulang dukungan publik,” tegas Dendik.
Selama ini PKS cenderung mengambil sikap selalu bertentangan dengan kebijakan yang diambil pemerintah.
“Sebetulnya Demokrat juga melakukan hal serupa, tetapi menempatkan diri sebagai oposisi yang moderat, atau bisa berkompromi pada sejumlah hal,” jelas Dendik.
Rivalitas antara PKS dan Demokrat juga tecermin pada buntunya koalisi pengusung Anies Baswedan. PKS mengusulkan nama-nama untuk mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden. Mulai dari mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Demokrat berkukuh memajukan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.
Ia menambahkan, PKS juga menghadapi tantangan dari partai baru yang sering dianggap sebagai sempalan, yaitu Partai Gelora. Demikian pula dengan PAN, yang harus memperhitungkan kehadiran Partai Ummat besutan Amien Rais.
Elektabilitas Partai Gelora tercatat sebesar 1,5 persen, sedangkan Partai Ummat 1,2 persen. Baik PAN, Gelora, maupun Ummat masih harus berjibaku dengan ambang batas parlemen, bersama dengan Nasdem (2,9 persen) dan PPP (2,2 persen).
Masih ada sejumlah partai baru dan non-parlemen lainnya yang berpotensi menggerus suara partai-partai lama di Senayan. Di antaranya ada Perindo (1,0 persen), Hanura (0,7 persen), PBB (0,3 persen), dan Garuda (0,1 persen).
PKN dan Partai Buruh masih nihil dukungan, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 21,3 persen.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 10-18 Januari 2023 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar ±2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (OL-8)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved