Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada awal tahun anggaran 2023.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Badan (Sesban) Litbang Kemendagri Kurniasih saat membacakan sambutan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN, Selasa (24/1).
Kurniasih menjelaskan, penyelenggaraan sosialisasi tersebut merupakan upaya BSKDN dalam mengawal anggaran tahun 2023 agar dapat digunakan dengan tepat dan efektif. Dirinya berharap, sosialisasi yang digelar tersebut bisa meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi di tengah para pelaksana anggaran.
"Pertemuan ini untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran, kinerja pelaksana anggaran dan efektivitas belanja negara serta meningkatkan pemahaman, persamaan persepsi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan BSKDN," ungkap Kurniasih
Sementara itu, menindaklanjuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kerja (POK) tahun anggaran 2023, Kurniasih menegaskan, BSKDN perlu segera melakukan persiapan dan menyusun langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan kegiatan 2023.
Adapun sejumlah langkah tersebut di antaranya pertama, melakukan tinjauan dan menyusun kembali Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 meliputi pengaturan agenda atau jadwal rencana kegiatan dan rencana penarikan anggaran dengan memperhatikan kondisi, kendala, dan pengalaman dalam pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga : Jaksa Dampingi Penyaluran Pinjaman Uang Negara
Kedua, melakukan pengawalan ketat terhadap pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2023. Ketiga, berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang melalui proses pelelangan agar segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2023 untuk segera diusulkan penetapannya melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemendagri.
Kemudian keempat, memenuhi target anggaran sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5 /PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negera/Lembaga bahwa target triwulan kesatu sebesar 15%, triwulan kedua 40%, triwulan ketiga 70%, dan triwulan keempat 100%.
"Kami berharap kepada para pengelola keuangan agar memperoleh pemahaman yang benar akan mekanisme pertanggungjawaban yang benar dalam pelaksanaan anggaran dan kami juga berharap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta jajarannya di lingkungan BSKDN agar lebih optimal dalam pencapaian kinerjanya," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula sebagai narasumber Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN) Jakarta IV Saor Silitonga yang mengapresiasi penyelenggaraan keuangan di lingkungan Kemendagri.
Dirinya juga berpesan agar setiap pengelola keuangan memperhatikan setiap aspek atau indiktor keberhasilan pengelolaan keuangan yang berlaku.
"Kalau untuk lingkungan Kemendagri secara umum sebenarnya sudah baik sekali, dan DIPA 90% sudah dianggap baik. Namun mohon dilihat keberhasilan itu (pelaksanaan anggaran) tidak hanya dilihat dari aspek penyerapan anggaran saja, karena aspek itu hanya salah satunya, masih banyak aspek lainnya," jelasnya. (RO/OL-7)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Fundtastic bersama BPR Indomitra Pertiwi dan mitra keuangan Pintek, resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Shipper, salah satu perusahaan teknologi logistik dan manajemen gudang.
DALAM kondisi ekonomi yang terus berubah dan tidak menentu, semakin banyak milenial Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengelola keuangannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved