Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada awal tahun anggaran 2023.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Badan (Sesban) Litbang Kemendagri Kurniasih saat membacakan sambutan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN, Selasa (24/1).
Kurniasih menjelaskan, penyelenggaraan sosialisasi tersebut merupakan upaya BSKDN dalam mengawal anggaran tahun 2023 agar dapat digunakan dengan tepat dan efektif. Dirinya berharap, sosialisasi yang digelar tersebut bisa meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi di tengah para pelaksana anggaran.
"Pertemuan ini untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran, kinerja pelaksana anggaran dan efektivitas belanja negara serta meningkatkan pemahaman, persamaan persepsi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan BSKDN," ungkap Kurniasih
Sementara itu, menindaklanjuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kerja (POK) tahun anggaran 2023, Kurniasih menegaskan, BSKDN perlu segera melakukan persiapan dan menyusun langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan kegiatan 2023.
Adapun sejumlah langkah tersebut di antaranya pertama, melakukan tinjauan dan menyusun kembali Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 meliputi pengaturan agenda atau jadwal rencana kegiatan dan rencana penarikan anggaran dengan memperhatikan kondisi, kendala, dan pengalaman dalam pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga : Jaksa Dampingi Penyaluran Pinjaman Uang Negara
Kedua, melakukan pengawalan ketat terhadap pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2023. Ketiga, berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang melalui proses pelelangan agar segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2023 untuk segera diusulkan penetapannya melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemendagri.
Kemudian keempat, memenuhi target anggaran sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5 /PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negera/Lembaga bahwa target triwulan kesatu sebesar 15%, triwulan kedua 40%, triwulan ketiga 70%, dan triwulan keempat 100%.
"Kami berharap kepada para pengelola keuangan agar memperoleh pemahaman yang benar akan mekanisme pertanggungjawaban yang benar dalam pelaksanaan anggaran dan kami juga berharap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta jajarannya di lingkungan BSKDN agar lebih optimal dalam pencapaian kinerjanya," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula sebagai narasumber Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN) Jakarta IV Saor Silitonga yang mengapresiasi penyelenggaraan keuangan di lingkungan Kemendagri.
Dirinya juga berpesan agar setiap pengelola keuangan memperhatikan setiap aspek atau indiktor keberhasilan pengelolaan keuangan yang berlaku.
"Kalau untuk lingkungan Kemendagri secara umum sebenarnya sudah baik sekali, dan DIPA 90% sudah dianggap baik. Namun mohon dilihat keberhasilan itu (pelaksanaan anggaran) tidak hanya dilihat dari aspek penyerapan anggaran saja, karena aspek itu hanya salah satunya, masih banyak aspek lainnya," jelasnya. (RO/OL-7)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Model-model ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan masing-masing lembaga keuangan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan lebih baik.
Di zaman sekarang, keuangan pribadi nggak lagi sesederhana simpan uang di bawah bantal atau buka rekening di bank.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved