Senin 23 Januari 2023, 16:25 WIB

Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Dinilai Tidak Sesuai Konstitusional

Arbida Nila Hastika | Politik dan Hukum
Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Dinilai Tidak Sesuai Konstitusional

Antara
Ilustrasi demonstrasi perangkat desa

 

PAKAR Hukum Tata Negara, Feri Amsari menegaskan perpanjangan jabatan kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun tidak sesuai dengan prinsip konstitusional. Wacana perpanjangan itu, kata Feri, merupakan isu politis jelang Pemilu 2024.

“Isu ini lebih ke politis menjelang tahun politik 2024. Bagi saya kepala desa yang memperpanjang jabatannya dengan cara mengancam tambah aneh lagi. Karena kalau ada ancaman menghanguskan partai politik yang tidak mendukung tahun 2024 seolah kepala desa sangat powerful,” ucap dosen Universitas Andalas Padang, Senin (23/01).

Sebelumnya, beredarnya video Kepala Desa mengancam partai politik pada tahun 2024, jika tuntutan perpanjangan masa jabatan tidak dikabulkan. Video tersebut mendapat sorotan, bahkan Feri menilai aksi tersebut bisa dipidanakan. 

“Apa yang menyebabkan kepala desa berani mengancam saya pikir motifnya sangat politis. Oleh karena itu ancaman seperti ini pidana pemilu ya bisa ditindaklanjuti dan bisa memenjarakan kepala desa yang bermasalah,” tegasnya.

Baca juga: Cakupan Suara Lebih Luas, Erick Thohir Dinilai Lebih Unggul Ketimbang RK

Menurut Feri, isu tersebut membuat iklim demokrasi tidak sehat. Apalagi wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa berkaitan dengan isu presiden tiga periode.  “Yang semestinya dibatasi masa jabatannya periode yang panjang itu membuat kepala desa jauh dari evaluasi pemilih di tingkat desa Sebagai satuan pemerintahan terendah yg bersentuhan langsung dengan masyarakat desa mereka harus dibatasi masa jabatannya, sehingga kalau masyarakat desa tidak puas dengan kinerja mereka bisa diganti yang baru,” pungkasnya. (P-5)

Baca Juga

Ist

Brigade Nasional Dukung Pemerintah Berantas Radikalisme dan Intoleransi

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 21:20 WIB
Ketua Umum DPP Brigade Nasional, Reni Lubis, mengatakan kebhinekaan yang koyak dengan adanya upaya memecah belah bangsa tidak bisa...
MI/Susanto

Komisi III DPR Minta MA Melihat Kembali Fakta Kasus Indosurya

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 21:09 WIB
Vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melepas dua terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya, Henry Surya...
DOK MI

Pencawapresan Erick Thohir Diyakini Akan Katrol Elektoral Partai

👤Widhoroso 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 20:29 WIB
ERICK Thohir dinilai menjadi kandidat kuat untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam pilpres 2024...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya