Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PAKAR Hukum Tata Negara, Feri Amsari menegaskan perpanjangan jabatan kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun tidak sesuai dengan prinsip konstitusional. Wacana perpanjangan itu, kata Feri, merupakan isu politis jelang Pemilu 2024.
“Isu ini lebih ke politis menjelang tahun politik 2024. Bagi saya kepala desa yang memperpanjang jabatannya dengan cara mengancam tambah aneh lagi. Karena kalau ada ancaman menghanguskan partai politik yang tidak mendukung tahun 2024 seolah kepala desa sangat powerful,” ucap dosen Universitas Andalas Padang, Senin (23/01).
Sebelumnya, beredarnya video Kepala Desa mengancam partai politik pada tahun 2024, jika tuntutan perpanjangan masa jabatan tidak dikabulkan. Video tersebut mendapat sorotan, bahkan Feri menilai aksi tersebut bisa dipidanakan.
“Apa yang menyebabkan kepala desa berani mengancam saya pikir motifnya sangat politis. Oleh karena itu ancaman seperti ini pidana pemilu ya bisa ditindaklanjuti dan bisa memenjarakan kepala desa yang bermasalah,” tegasnya.
Baca juga: Cakupan Suara Lebih Luas, Erick Thohir Dinilai Lebih Unggul Ketimbang RK
Menurut Feri, isu tersebut membuat iklim demokrasi tidak sehat. Apalagi wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa berkaitan dengan isu presiden tiga periode. “Yang semestinya dibatasi masa jabatannya periode yang panjang itu membuat kepala desa jauh dari evaluasi pemilih di tingkat desa Sebagai satuan pemerintahan terendah yg bersentuhan langsung dengan masyarakat desa mereka harus dibatasi masa jabatannya, sehingga kalau masyarakat desa tidak puas dengan kinerja mereka bisa diganti yang baru,” pungkasnya. (P-5)
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved