Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MILISI Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM kembali melakukan penyerangan terhadap fasilitas sipil di wilayah Papua. Kali ini pasukan di bawah pimpinan Terryanus Satto membakar bangunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.
"Pasukan kami melakukan serangan terhadap TNI-Polri dan membakar Gedung Capil di Oksibil,” kata juru Bicara TPNPB Sebby Sambom dalam keterangannya, Rabu (11/1).
Aksi ini sekaligus merupakan bagian dari penolakan hasil MoU jeda kemanusiaan yang digagas Komnas HAM beberapa waktu lalu. Bahkan kekerasan ini merupakan aksi ketiga yang dilakukan TPNPB di Oksibil selama pekan ini. Dua hari lalu, TPNPB juga melakukan pembakaran gedung sekolah SMKN 1 Oksibil dan menembaki pesawat sipil Trigana Air.
Sebby mengingatkan, pihaknya baru menghentikan serangan apabila Pemerintah Indonesia mau segera duduk berunding dengan TPNPB. "Dan perundingan harus dimediasi oleh PBB," pungkasnya. (OL-15)
Program beasiswa afirmasi yang saat ini terdapat 1.623 mahasiswa Papua aktif menerima beasiswa, terdiri dari 1.347 di dalam negeri dan 276 di luar negeri.
Jabatan baru sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III memaksa Letjen Lucky kembali memasuki belantara Papua guna menegakkan kedaulatan NKRI.
Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Jayapura membuat air Danau Sentani meluap.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved