Senin 09 Januari 2023, 09:45 WIB

KPK Endus Banyak Mark Up dalam Pembiayaan Haji, Negara Rugi Rp160 M

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Endus Banyak Mark Up dalam Pembiayaan Haji, Negara Rugi Rp160 M

ANTARA/Handout/Saudi Press Agency
Jamaah calon haji melakukan tawaf di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya modus kotor berupa mark up dalam pembiayaan ongkos haji di Indonesia. Harga yang dibuat melonjak biasanya akomodasi, penginapan, konsumsi, dan pengawasan.

"Faktanya menunjukkan ada perbedaan harga mulai dari biaya inap, itu cukup tinggi, termasuk biaya makan dan biaya pengawasan haji," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (9/1).

Data itu didapat KPK dari kajian pengelolaan keuangan haji pada 2019. Kerugian negara juga terendus dalam riset yang dibuat Lembaga Antikorupsi tersebut.

Baca juga: Dirut Travel Haji Ditangkap Polisi Setelah Tipu Calon Jemaah Rp4,6 Miliar

"(Berpotensi) timbul kerugian negara Rp160 miliar waktu itu," ujar Firli.

Firli menilai permainan kotor ini dimanfaatkan segelintir orang karena minat menjalankan ibadah haji di Indonesia tinggi. Selain itu, penetapan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan juga cenderung menggerus dana pokok setoran para jemaah.

"Sebagai contoh, pada 2022, BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) per satu orang jemaah ialah Rp39 juta dari biaya riil seharusnya Rp98 juta per satu orang," ucap Firli.

Firli tidak mau peningkatan harga ini terus berlangsung. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta membuat perbaikan sistem secepatnya.

Salah satu perbaikan yakni pemangkasan biaya yang tidak diperlukan. Firli meyakini celah korupsi terus terbuka jika langkah konkret tidak dilakukan.

"Kalau ada masalah di kemudian hari, peluang, atau rentan korupsi harus diperbaiki sistemnya," kata Firli.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan meyakini pembengkakan harga ongkos haji ini terjadi karena permasalahan etik. Standar operasional prosedur (SOP) BPKH wajib diperketat.

"Dari seluruh pihak pengelola dana publik (terpenting) adalah masalah etik dan conflict of interest. Kredibilitas ini dilihat publik bagaimana (BPKH) menjalankan baik yang kelihatan maupun yang secara terukur telah dijelaskan," ucap Pahala. (OL-1)

Baca Juga

Dok MI

Respons Protes PBNU, SAS Institute: Warga NU Berdiaspora Politik

👤Mediainonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 13:29 WIB
Sekretaris Eksekutif SAS Institute, Abi Rekso berpandangan, NU merupakan organisasi bangsa yang telah berdiaspora pada lintas...
Tangkapan layar/ANTARA/Putu Indah Savitri

Jadi Macan Ompong, Posisi Inspektorat Daerah Perlu Dikaji

👤 Tri Subarkah 🕔Rabu 01 Februari 2023, 12:49 WIB
Peran dan posisi inspektorat daerah perlu dikaji ulang sebagaimana usulan Jaksa Agung Sanitiar...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ditanya Reshuffle, Jokowi: Yang Pasti Hari ini Rabu Pon

👤 Andhika Prasetyo 🕔Rabu 01 Februari 2023, 11:53 WIB
Presiden Joko Widodo tidak memberikan keterangan terkait rencana perombakan kabinet yang diisukan akan dilaksanakan pada hari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya