Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENGAMAT politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin melihat 2023 akan menjadi awal dari puncak persaingan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Sebagaimana diketahui, pendaftaran capres dan cawapres dibuka pada September mendatang. Karena itu, sebentar lagi sudah akan terlihat peta politik yang sebenarnya, koalisi yang sebenarnya," ujar Ujang, Minggu (1/1)
Koalisi-koalisi yang ada akan semakin gencar menyalakan mesin politik mereka dengan turun ke masyarakat. Mereka akan sekuat tenaga mendongkrak elektabilitas jagoan yang diusung. "Semua parpol akan berlari kencang mendorong capres dan cawapres demi menaikkan elektabilitas mereka. Pergerakan akan sangat masif untuk mendekati, menjangkau rakyat," tuturnya.
Jika melihat dari konstruksi tiga besar pemegang elektabilitas tertinggi, jelasnya, ada lebih dari tiga kemungkinan bagaimana kompetisi akan berjalan. Pertama, partai-partai akan terbagi ke dalam tiga koalisi yang mendukung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Anies kemungkinan besar akan didukung oleh tiga partai perubahan yakni NasDem, Demokrat dan PKS.
Sementara Ganjar akan diusung PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kemudian, Prabowo Subianto akan didukung Gerindra dan PKB. Kedua, akan ada empat koalisi jika PDIP memaksakan Puan Maharani untuk maju sebagai capres.
"Namun rasanya sulit karena elektabilitasnya kecil sekali. Tidak menguntungkan. Kalau dipaksakan, sangat sulit," sambung Indonesia Political Review itu.
Ketiga, bisa saja hanya akan muncul dua koalisi jika Ganjar disandingkan dengan Prabowo Subianto. "Semua masih mungkin, utak atik puzzle masih berlangsung. Politik itu kan dinamis sekali, selalu berubah. Kita bisa ingat dulu Pak Mahfud MD ketika hampir jadi cawapres, di detik-detik akhir tidak jadi. Jadi semua masih serba kemungkinan," tandas Ujang. (OL-15)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved