Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PSI menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum 2024 dengan sejumlah alasan.
Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo berpendapat, sistem proporsional terbuka adalah kemajuan esensial dalam demokrasi. Kerugian konstitusional yang dikeluhkan justru lebih besar apabila diterapkan sistem proporsional tertutup.
"Kedua, sebagai seorang calon legislatif tentunya akan merasa hak konstitusionalnya dilaksanakan secara penuh ketika bisa mengkampanyekan dirinya sebagai individual wakil rakyat," ujar Ariyo lewat keterangan resmi yang diterima, Sabtu (30/12).
Ketiga, bagi para pemilih akan lebih puas ketika bisa mencoblos orang yang memang diinginkannya untuk menjadi wakil rakyat. Menurutnya, kompetisi antarcaleg itu bagus untuk memperkuat sistem merit dalam perekrutan anggota legislatif. Siapa yang punya rekam jejak, pemikiran dan kerja yang bagus, akan dipilih rakyat.
"Keempat, PSI yakin sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan keinginan pembentuk UU dan tidak memiliki kelemahan konstitusional. Kami yakin Mahmakah Konstitusi konsisten mempertahankan keyakinan yang sama ketika memutus sistem proporsional terbuka sebelumnya," tandasnya.
Ia melanjutkan, sistem proporsional tertutup akan meredam perkembangan politisi muda sehingga urut kacang dan nomor sepatu kembali berlaku.
"Caleg nomor urut lima kebawah hampir mustahil mendapatkan kursi sehingga akan berkampanye seadanya," jelas Ariyo.
Ketujuh, lanjutnya, sistem proporsional tertutup hanya menguntungkan elite partai. Kompetisi kader partai bukan lagi memenangkan pikiran dan hati rakyat, tapi mendekati dan merayu elite partai. "Termasuk, dengan membayar untuk memperebutkan “nomor cantik" nomor urut satu. Kedelapan, sistem proporsional tertutup sangat berpotensi mengkhianati demokrasi kerakyatan. Karenanya, PSI menolak sistem proporsional tertutup," tandasnya.
PSI, sambungnya, sedang mempertimbangkan mengambil langkah hukum jika uji materi yang sekarang berlangsung di MK mengarah pada dihapuskannya sistem proporsional terbuka.
"PSI akan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam permohonan uji materi tersebut," pungkasnya. (OL-8)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved