Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PENELITI Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R. Siti Zuhro menilai target 20 persen perolehan suara Partai Golkar pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 memungkinkan untuk dicapai, meski tidak mudah.
"Yang jelas dalam politik tidak ada yang tidak mungkin," jelas sosok yang menyandang gelar profesor itu di Jakarta, hari ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membeberkan target yang harus dilakukan seluruh kader partai berlambang pohon beringin untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024, yaitu Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak tahun 2024.
"Yang paling penting untuk menenangkan Golkar di Pileg, Pilkada ke depannya. Targetnya, jelas di DPR RI target 20 persen atau 115 kursi," tegas Airlangga.
Menurut Zuhro, Golkar perlu melakukan evaluasi secara utuh untuk menentukan apakah target 20% di Pileg 2024 bisa tercapai atau tidak. Evaluasi diawali dengan perolehan suara Golkar pada Pileg 2019. Saat itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) menetapkan partai berlambang beringin itu memperoleh 12,31 persen.
"Kedua, kualitas caleg yang ditawarkan. Ketiga, program-program yang menarik yang ditawarkan Golkar. Keempat, partai dalam keadaan solid dan promising (menjanjikan) bagi publik. Kelima, caleg disenangi voters (pemilih)," terusnya.
Baca juga: Presiden Diminta Berhati-Hati Saat Reshuffle
Selanjutnya, barulah partai berlambang beringin itu bisa memproyeksikan perolehan suara pada Pileg 2024 dibandingkan Pileg 2019.
"Pertanyaannya, apakah setelah 5 tahun suara Golkar mampu melompat mencapai 20%?" ujarnya.
Zuhro menambahkan selama soliditas internal partai terjaga, partai tersebut berpeluang besar tidak mendapati sandungan besar yang bisa menganggu kerja-kerja politik untuk mencapai target.
"Prinsipnya selama partai tak mengalami konflik atau perpecahan dan tindakan melanggar hukum seperti kasus korupsi, maka bisa diprediksikan ke depan tidak mengundang masalah," lanjutnya.
Zuhro juga menegaskan keabsahan partai politik dalam menentukan target. Hal itu berguna untuk memompa semangat dan kinerja mesin politik partai.
"Partai sah-sah saja mematok angka capaian yang tinggi dalam pileg mendatang. Hal ini diperlukan untuk menyemangati dan memotivasi atau mendorong pengurus dan kader partai agar bekerja lebih keras mencapai 20 persen," pungkasnya.
Solid dan fokus
Sementara itu, Politikus Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengungkapkan partainya menerapkan target perolehan suara 20 persen pada Pileg 2024. Menurutnya, target itu berlaku untuk semua kader.
"Ya itu adalah target bagi seluruh kader Partai Golkar yang akan bertarung pada pemilu yang akan datang," ungkapnya.
Menurutnya, target itu bukanlah kemustahilan dan mempunyai peluang besar akan berhasil. Untuk itu, seluruh mesin politik Golkar harus berperan aktif dan solid.
"Sangat mungkin tercapai bila seluruh elemen partai solid dan fokus bekerja," tegasnya.(RO/OL-4)
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Parpol surati KPU minta caleg terpilih diganti, PKS : Ini berbahaya
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved