Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PENELITI politik senior Badan Riset Inovasi Nasional, Siti Zuhro mengatakan, operasi darat atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, perlu dan relevan bagi parpol dan juga elitnya. Meskipun saat ini media sosial dan digital berkembang pesat sebagai sarana penyebar informasi.
“Memang kalau menurut saya Indonesia memasuki masa transisi, transisi menuju era digital memang dilakukan tetapi tidak mayoritas melakukan itu. Karena Itu partai politik, elit itu sadar kalau operasi darat ini masih diperlukan, jadi pertemuan offline masih diperlukan untuk yang tidak bisa diatasi dengan opsi digital, maya,” ujar Zuhro ketika berbincang hari ini (20/12).
Zuhro menambahkan, dengan pertemuan tatap muka, maka pesan yang disampaikan bisa diketahui feedbacknya secara langsung. Elit partai bisa melihat mimik wajah, kesungguhan dari kader mereka.
“Sekaligus juga melihat mimiknya, jadi semuanya, raut muka. Sekarang ini beda ya, mungkin karena kita terbiasa dengan model offline, tetapi hampir 3 tahun kita melakukan model model yang lebih digital, hybrid, tetapi sekarang mulai kumat lagi lebih ke bertemu,“ jelas Zuhro.
Salah satu partai politik yang tengah membangun sosialisasi dengan metode operasi darat yakni Partai Golkar. Sekjen DPP Partai Golkar, Lodewijk F Paulus turun langsung ke daerah dalam kegiatan rekrutmen anggota Partai Golkar baru yang disebut Pasukan Operasi Darat di tiga kelurahan se Kota Bandar Lampung.
Dia meminta kader Golkar yang baru direkrut agar mensosialisasikan Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden. Saat ini Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP.
Baca juga: Panglima TNI tegaskan Operasi Teritorial di Papua Berlanjut
Soal capres, Partai Golkar mantap mengajukan Ketum Airlangga Hartarto sebagai Capres. Meski begitu belum ada kesepakatan dari KIB. “Menurut saya berkoalisi terkesan jalan sendiri-sendiri,” sebut Zuhro.
Karena itu dia mengatakan, jika Golkar masih mantap mengusung Ketum Airlangga, seluruh cara harus dilakukan. “Obsesi golkar ingin mencalonkan kadernya sendiri, yang notabene ketum, itu kan. Apalah obsesi itu masih itu,” tandas Zuhro.
Saling melengkapi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai penggunaan strategi darat dan udara dalam penggenalan kandidat atau calon tidak dapat dilepaskan satu sama lain.
"Saya melihat dua-duanya digunakan menyerang melalui darat dan udara,"
terangnya.
Akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu juga mengungkap strategi darat bertumpu pada cara-cara konvensional seperti silaturahmi, kunjungan, mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, membuat baliho ataupun spanduk. Sedangkan cara udara bertumpu pada upaya kreatif di media sosial untuk bisa melakukan sosialisasi atau kampanye terkait prestasi atau keberhasilan seorang calon.
"Kedua strategi ini diharapkan secara bersamaan, beriringan untuk bisa menopang satu sama lain," tegasnya.
Menurutnya, pemilih pada Pemilu 2024 adalah kombinasi antara pemilih lama dan muda, bahkan lebih banyak pemilih muda. Oleh karena itu, ia menyarankan menyasar pemilih lama bisa digunakan cara darat, sedangkan untuk menjangkau anak-anak muda milenial digunakan media sosial. Lalu menjangkau perdesaan digunakan sepanduk, baliho.
"Jadi saya melihat mereka menggunakan dua-duanya. Karena saling melengkap, baik darat maupun laut," sambungnya.
Ujang menambahkan kedua metode juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode pengenalan udara, mempunyai kelebihan seperti lebih berbiaya murah dan mudah menjangkau milenial. Kekurangannya tidak semua segmen terkena, karena pemilih konvensional tidak terjangkau media sosial, Sedangkan metode darat, maka akan sangat menghabiskan banyak energi dan logistik. Keuntungannya, publik dan masyarakat bisa lebih mengenal calon.
"Tentu memang kalau darat akan menguras energi, tenaga, waktu, pikiran, lalu uang karena harus membantu masyarakat yang ditemui, harus menyumbang, membuat jalan, infrastruktur, dan lain-lain. Keuntungannya jalur darat, masyarakat langsung berinteraksi, langsung mengenali, langsung teringat. Itu lebih mengena secara politik," pungkasnya.(RO/OL-4)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Dalam kampanye ini, pengguna cukup menyelesaikan sejumlah perjalanan mobil menggunakan aplikasi inDrive
Gerakan sosial rentan terhadap disinformasi dan kebisingan dari buzzer yang mengaburkan informasi.
Melalui kampanye ini, diharap masyarakat melihat skin-tightening bukan hanya sebagai perawatan, tapi juga bentuk investasi perawatan diri yang memberdayakan.
ARYADUTA Bali secara resmi meluncurkan kampanye kuliner tahunannya, Sapta Rasa, yang kini memasuki tahun ketiga.
Earth Hour bukan hanya tentang memadamkan lampu selama satu jam, tetapi juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan aksi nyata dalam melindungi lingkungan.
Kemenag berinovasi dalam mengembangkan ekosistem wakaf produktif dengan meluncurkan program Kemenag Go Green: Green Theology untuk Menjawab Tantangan Lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved