Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar sekaligus anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengaku penetapan calon presiden dan wakil presiden usungan KIB di Pemilu 2024 masih dalam pengembangan soal visi misi. Airlangga berjanji, pada agenda selanjutnya, KIB akan segera menentukan calon mereka.
"KIB nanti kita akan tentukan dalam acara selanjutnya karena masih dalam pengembangan visi misi sosialisasi. Acara berikutnya kita persiapkan di awal November di wilayah Indonesia Timur," ungkap Airlangga.
Selain itu, Airlangga tidak banyak bicara soal dirinya yang disebut telah didukung oleh PAN dan PPP untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Ketika ditanya oleh awak media, dirinya melempar hanya canda tawa.
Baca juga: PSI Dinyatakan Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Tingkat Pusat
"Silahkan ditanya ke Ketua Umum masing - masing hehehehe," kata Airlangga.
Selebihnya, Airlangga tidak menanggapi dengan serius pertanyaan lain seputar kontestasi di Pemilu 2024 nanti. (OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved