Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
AKSI Bjorka yang melakukan peretasan data pribadi para pejabat negara merupakan sebuah bentuk ancaman ketahanan nasional. Pemerintah terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu segera melakukan tindakan untuk mengatasi ancaman ketahanan di bidang kebcoran data pribadi tersebut.
Baca juga: Peretasan Bjorka Segarkan Ingatan Publik Soal Pembunuhan Munir
"Saya kira gini, ini darurat ya. Sebagai orang yang menjadi korban dibuka ini berarti pertahanan nasional kita terganggu, saya kira pemerintah apakah Kominfo atau Menko Polhukam atau kepolisian harus bahu membahu. Ini perang ini, pasukan harus disiapkan, tempur ini, jangan leha-leha. Rakyat kita terganggu," ungkap Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).
Cak Imin merupakan salah satu pejabat negara yang menjadi korban kebocoran data pribadi. Data-data tersebut berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, hingga data vaksinasi. Bahkan Bjorka menyinggung bahwa Cak Imin ingin memanfaatkan dirinya untuk kepentingan kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang yang selanjutnya ditepis oleh Cak Imin.
"Saya nggak tahu. Itu bukan saya, bukan saya. Saya tidak tahu sama sekali itu. Jangan-jangan orang yang mau menjelekkan saya juga, saya nggak tahu," jelasnya.
Menurut Cak Imin, sejak nomor telepon pribadinya tersebar secara umum dirinya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan aplikasi WhatsApp (WA). Ratusan pesan masuk terus masuk ke akun WA pribadi milik Cak Imin.
"Ini mengerikan karena WA saya mulai jam 09.00 itu, WA saya itu ratusan WA masuk, berbagai macam itu karena bocor. Di situ bahayanya," ujar Cak Imin. (OL-6)
Yang akan dimintai keterangan dan klarifikasi yaitu Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pihak pengelola PeduliLindungi.
DIREKTUR Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank DKI Agus Haryoto Widodo buka suara soal peretasan sistem Bank DKI.
Mengenai barang bukti apa saja yang diserahkan, Agus belum bisa membocorkannya. Namun ia menyebut pihakn Bareskrim telah bergerak cepat melakukan pemeriksaan.
Komputer kuantum membawa potensi revolusioner dalam menyelesaikan masalah kompleks yang tak mampu dipecahkan oleh komputer klasik.
Peretas Korea Utara berhasil mencuri US$1,5 miliar dalam mata uang kripto dari platform Bybit, menjadikannya sebagai peretasan terbesar yang pernah tercatat.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tengah melakukan investigasi terhadap dugaan peretasan yang berdampak pada kebocoran data internal pegawai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved