Ingat! Bantalan Sosial Bisa untuk Kepentingan Politik 2024 Waspadalah

GURU besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Prof Slamet Riadi, mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk membiayai rakyatnya. Karena itu menurutnya, program yang tidak terlalu prioritas saat ini, patut untuk ditunda sementara waktu.

"Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola keuangan negara, dan menunda sementara pembangunan infrastruktur yang dapat pembiayaan tinggi," ujarnya, Selasa (6/9).

Menurutnya, patut dipahami bahwasanya kebijakan kenaikan BBM dapat diterima, karena dianggap subsidi BBM cukup tinggi. Hanya saja efek domino terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, dapat membuat daya beli masyarakat semakin sulit.

Meskipun akhirnya, pemerintah menggelontorkan  bantalan sosial sebagai sebuah kebijakan pemerintah, berupa bantuan dana untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat, namun kebijakan itu haruslah tepat sasaran.

"Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantalan sosial bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kenaikan BBM, harus dipastikan tepat sasaran," tambahnya.

Karena menurut Slamet Riadi, kebiasaan bantuan sosial sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional. "Banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan. Tetapi faktanya mereka tidak terima. Olehnya itu harus dipastikan penyaluran bantuan berbasis by name by addres," tutur Slamet Riadi.

Menurutnya, bantalan sosial yang didengungkan pemerintah saat ini, jangan sampai menjadi sarana bermuatan kepentingan politik. "Jangan sampai bantalan sosial ini justeru dimanfaatkan oleh elemen tertentu untuk kepentingan politiknya menjelang pemilu 2024," tandas Slamet Riadi.

Ia juga berpendapat, kebijakan untuk menaikkan harga BBM, menjadi sebuah keputusan yang dilematis bagi pemerintah. Namun hal itu terpaksa dilakukan berdasarkan pertimbangan. Tetapi semestinya tetap memperhitungkan dampaknya terutama bagi masyarakat.

"Meskipun kenaikan harga BBM menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang nilainya cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek dominonya seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi," ujar nya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan supaya subsidi bisa tepat sasaran, adalah mendorong kenderaan dinas yang digunakan para aparatur sipil negara untuk menggunakan BBM non subsidi.

"Agar subsidi BBM bisa tepat sasaran, maka sebaiknya mobil dinas itu didorong untuk menggunakan BBM non subsidi," hematnya. (OL-13)

Baca Juga: Respons Jokowi Terkait Demo Besar-Besaran Tolak Penaikan BBM