Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEBERADAAN Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dinilai menjadi batu sandungan bagi partai berlambang kabah itu meraup suara pada Pemilu 2024. Pasalnya, perkataan Suharso telah melukai basis massa PPP.
Demikian benang merah dari diskusi publik bertajuk 'Akankah PPP Lolos Parlimemtary Treshold 2024' yang digelar Tim Hukum Penyelamatan PPP di Jakarta, kemarin.
"Hanya kepentingan individu saja yang dikeluarkan. Dia menyebut kyai amplop. Ini sengaja atau tidak, Suharso sudah meruntuhkan rumah besar yang membesarkannya," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto, dalam diskusi tersebut.
Hari menilai, Suharso seperti lupa bahwa dia dibesarkan oleh PPP. Suharso yang juga Menteri Perencanaan Pembangunam Nasional dan Kepala Bappenas ini dinilai mengancam basis massa seperti kyai, ulama dan uztad.
"Ketum PPP dengan mengucapkan kyai amplop, padahal tak semua bersikap itu. Itu sama saja pelecehan. Apa yang dikatakan Suharso sudah tak benar. Dia yang menghancurkan PPP, bukan kadernya. Apalagi statment itu masih menjadi trending," sesal Hari.
Sementara Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menambahkan, dari beberapa hasil survei, ektabilitas PPP merosot dan terancam tak lolos ke parlemen.
"Bahkan, suaranya tergerus oleh adanya partai baru. Tentu saya lihat wajar karena ada kekhawatiran itu terhadap PPP dari internal mereka sendiri," imbuh Ray.
Ray meyakikini, jika suasana PPP tak nyaman, akan sulit PPP melakukan konsolidasi dan mobilitas dalam rangka meraup suara. "Berdasarkan itu, saya kira kalau sampai Desember 2023, mereka akan kesulitan bersaing ke parlemen dan melawan partai baru," sebut Ray.
Ray mendesak, persoalan Suharso ini mesti diselesaikan sebelum Desember 2023. Karena pasca itu akan sulit melakukan perbincangan soal keabsahan dan persiapan Pileg 2024.
"Jika tidak, PPP juga berpotensi kehilangan basis massa pemilih akibat kontroversi Ketum. Khususnya soal pemilih perempuan dan kalangan ulama," jelas Ray.
Koordinator Tim Penyelamat PPP M Soleh Amin mengaku, sudah ada teguran dari Majelis agar Suharso mengundurkan diri demi menyelematkan kepentingan PPP.
"Ini untuk menyelematkan partai," ungkap Soleh seraya menyebut Suharso banyak berkutat pada isu pribadi yang berdampak negatif terhadap partai.
Soleh meyakini, ada niat jahat terhadap PPP kalau Suharso tetap bertahan sebagai Ketum PPP yang elektoralnya tengah turun. "Karena segmen elektoral kami dihabisi. Untuk keselamatan partai perlu ada kepemimpinan baru. Entah itu dari luar atau dalam," tutup Soleh. (OL-13)
Baca Juga: Buntut Amplop Kiai, Imam PPP Digoyang
MENTERI PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintahan tengah mendorong swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2.
Indonesia siap membangun kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Salah satunya adalah Solomon Islands.
Di sela-sela pertemuan High Level Forum on Multistakeholder Partnership (HLF MSP), tercapai kesepakatan pembelian pesawat N-219 buatan Indonesia untuk digunakan di Kongo.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang telah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bisa dieksekusi pada 2025
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved