KPK Bekali Paku Integritas Pejabat MA, Kemenperin, BKPM dan DKPP Bersama ESQ

DALAM rangka menanamkan kembali sikap kejujuran kepada para ASN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Program Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Westin Jakarta pada Kamis (25/8/). Paku Integritas batch 3 kali ini, diperuntukkan kepada Para Eselon 1 di Kemendagri, BKPM, DKPP, Kemenperin, dan Mahkamah Agung.

Dalam paparannya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa tahun ini akan mengundang 10 Kementerian untuk mengikuti diklat sebanyak 4 batch. Sedangkan di akhir tahun, KPK secara khusus akan mengundang para gubernur, para Sekda, ketua DPRD, PJ Kepala Daerah bersama pasangannya untuk mengikuti program itu. 

"Hingga hari ini, KPK sudah berdiri selama 18 tahun. Banyak hal yang dilalui oleh KPK khususnya kasus-kasus korupsi. Jika melihat di berita atau Koran, ada sekitar 1400 orang yang bermasalah sampai saat ini. Untuk menghadapi hal tersebut saya tekankan dengan 2 pendekatan atau cara,” ucapnya.

Ia memaparkan terkait  du pendekatan tersebut yakni secara eksternal (melalui sistem) dan secara internal (melalui diri sendiri/integritas). Dengan begitu, harapannya ke depan akan dapat terhindar dari perilaku atau tindakan kolusi, korupsi maupun nepotisme.

“Sistemnya kami perbaiki supaya setiap pengelolaan wewenang publik dan pengelolaan keuangan negara mampu membuat kita semua sebagai penyelenggara negara tidak korupsi. Salah satu perbaikan sistem itu bisa didesign dengan teknologi terkini. Nah ini yang saya namakan cara eksternal. Namun ini saja tidak cukup, harus dengan cara internal,” katanya.

“Untuk itu kita juga perlu cara yang kedua yakni secara integritas. Karena integritas itu kontrak kita dengan Tuhan. Orang-orang yang disebut tidak berintegritas adalah orang-orang yang lupa pada dirinya tentang siapa saya, di mana saya dan mau kemana saya,"  sambungnya.

Sementara itu, Founder ESQ Group Ary Ginanjar Agustian yang digandeng KPK untuk memberikan training motivasi  memberikan pengantar dan pengenalan tagline paku integritas.

“Izin saya bukan untuk mengajari ikan hiu berenang. Di sini juga saya ingin menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Ghufron. Yang beliau sampaikan itu ada 3 dimensi atau tiga lapisan perubahan perilaku yakni dari segi hasil, proses, dan identitas. Semua itu bertujuan agar Indonesia bebas korupsi,” ucap Ary.

“Kemudian cara agar Indonesia bebas korupsi apa effort yang dibuat oleh KPK? Yaitu pencegahan dan penindakan serta perbaikan sistem. Pak Ghufron juga mengingatkan diri kita akan jati diri. Beliau menyampaikan tentang jati diri secara spiritual,” paparnya

Ia melanjutkan dan membahas tentang tiga dimensi lainnya yakni komitmen intelektual (sebagai pejabat eselon 1), komitmen emosional (malu jika melakukan korupsi), komitmen spiritual (suara hati untuk memegang nilai integritas, karena mendapat kontrak dari Tuhan).

"Berbicara soal integritas, kita tahu bahwa manusia itu tidak dilahirkan untuk berbohong. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan integritas dengan 3 K yaitu perlu adanya Keselarasan, Konsistensi, dan Keberanian,” ucap Ary.

Selain Wakil Ketua KPK dan Founder ESQ Group sebagai narasumber, hadir juga dalam forum tersebut Deputi Dikmas KPK Wawan Wardiana, Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi, dan  Founder Rumah perubahan Rhenald Kasali.

Kemudian, Wawan Wardiana menyampaikan sejumlah program yang terus dirancang KPK sebagai upaya menekan angka korupsi di Tanah Air.

"Terkini, KPK punya program penguatan antikorupsi yang menyasar para pejabat tinggi. Ada juga program khusus untuk eselon 2 ke bawah, agar Paku Integritas ini semakin menyebarluas,” kata Wawan.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bentuknya pelatihan atau training dalam waktu yang dipadatkan. Seharusnya training ini dilaksanakan 3 hari namun dipadatkan menjadi 1 hari dari pagi hingga malam.

“Namun harapannya kita di sini dapat esensi atau pendalaman serta penguatan tentang karakter integritas, cara merawat integritas dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam keseharian kita selaku penyelenggara negara,” harap pria berbaju batik saat di podium.

“Kita sepakat bahwa identitas itu harus menjadi orientasi pembangunan SDM ke depan yaitu SDM yang jujur, berdedikasi, dan bermanfaat kepada orang lain. Hal itu harus menjadi jati diri bangsa Indonesia, kalau tidak menjadi jati diri bagi bangsa Indonesia, maka korupsi tidak akan pernah selesai,” tegasnya.

Sebagai tindaklanjut dari agenda ini, para pejabat negara diberikan tugas untuk membuat program terkait implementasi integritas di lingkup masing masing. Program itu akan dilihat dan dinilai setelah 6 bulan ke depan. 

“Nanti ada semacam assessment. Jika bapak dan ibu dinyatakan lulus, maka Anda akan mendapat sertifikat dari BNSP dan berhak mendapat sebutan sebagai ahli pembangunan integritas. Saya orang pertama yang mendapat sertifikat itu agar menjadi role model bagi khalayak,” sambungnya. (RO/A-1)