Senin 25 Juli 2022, 14:40 WIB

PAN: Tidak Ada UU Yang Dilanggar Zulhas

Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum
PAN: Tidak Ada UU Yang Dilanggar Zulhas

MI/Cri Qanon Ria Dewi
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan minyak gratis bersama anaknya, Futri Zulya Savitri (kanan).

 

PARTAI Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait aktivitas minyak goreng di Lampung. Kegiatan itu menjadi polemik karena dibarengi mengkampanyekan anaknya Futri Zulya Safitri.

"Ga ada yang dilanggar, ga ada. Semua clear, bersih," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/7).

Wakil Ketua MPR itu mengungkapkan posisi Zulhas saat itu sebagai ketua umum PAN, bukan pejabat negara. Sehingga, kegiatan tersebut tidak melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pejabat Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

"Itu kan acara partai. Ketum PAN, kader, yang diundang masyarakat, bukan acara kenegaraan," ungkap Yandri.

Baca juga: Soal Kampanye di Kampus, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik

Zulhas juga dinilai tak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan tidak ada pelanggaran dalam kegiatan PANsar Murah tersebut.  "UU mana pun tidak ada yang dilanggar," sebut Yandri.

Eks Ketua Komisi VIII itu menyampaikan agar berbagai pihak bijak menyikapi kegiatan tersebut. Para pihak yang pihak yang menyebut kegiatan tersebut melanggar UU diminta memahami aturan. 

"Makanya yang bilang itu melanggar atau ada penyalahgunaan baca lagi dan pahami lagi UU," ujar dia.

Selain itu, dia menilai kegiatan yang dilakukan Zulhas dinilai bagus. Partai politik dinilai wajar membagikan bantuan kepada masyarakat. "Dan itu bagus kok, partai politik bagi-bagi kan bagus. Justru yang gak bagus yang gak bagi-bagi," ujar dia. (P-5)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Surya Paloh Ingin Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan oleh Pengganti Jokowi

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 14:11 WIB
Surya Paloh berharap apa yang telah diletakkan menjadi dasar pembangunan dan telah diundangkan khususnya perpindahan ibu kota itu akan...
Antara

Jokowi Teken Keppres Pembentukan Tim Usut Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 13:59 WIB
Dengan ditekennya beleid tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di berat masa lalu menjadi...
dok.Setpres

Presiden Jokowi: Hukum Harus Ditegakkan Seadil-adilnya

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 13:40 WIB
"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu," pesan Presiden Joko...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya