Selasa 19 Juli 2022, 16:26 WIB

KIB Ingin Perluas Koalisi, Pengamat: Mesti Seiring dengan Figur

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
KIB Ingin Perluas Koalisi, Pengamat: Mesti Seiring dengan Figur

MI/Duta
Ilustrasi

 

KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menungkapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung. Sementara ini, KIB terus membangun komunikasi politik dengan partai lain.

Ia memastikan meskipun sudah terbentuk KIB, komunikasi dengan partai lain tak terputus. Menurutnya KIB menganut asas inklusif terbuka.

"Interaksi sih selalu tidak pernah putus dengan berbagai partai," ucap Airlangga yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pengamat Politik dan Kebijakan UPNVJ, Danis TS. Wahidin menilai sikap terbuka KIB adalah terobosan baru, setelah sebelumnya pada Pemilu 2014 dan 2019 kental dengan polarisasi politik yang kuat.

“Kita patut berbangga dan berbahagia bagaimana kemudian sikap para elit yang berorientasi pada nilai kebersamaan dan kebangsaan, otentikasi pada pembangunan kerakyatan yang tradisi ini tidak pernah hadir di dalam negeri ketika kontestasi politik,” jelasnya.

Langkah KIB untuk mengumpulkan partai-partai koalisi lalu kemudian mencari calon, sudah sesuai sistem. Diejelaskannya, koalisi yang baik adalah koalisi yang berjalan paralel dengan upaya penguatan koalisi partai dan pembentukan figur.

"Karena kalkulasi kemenangan politik pada pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dan peran koalisi partai politik untuk menyentuh presidensial treshold 20% dan  elektabilitas pasangan figur untuk memenang pemilu 2024 secara langsung pemilihan dan pemasangan kandidat harus dibicarakan oleh koalisi secara mendalam," tutur Danis.

Sementara itu Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengungkapkan KIB sedang melakukan penjajakan dengan partai lain untuk mencari titik persamaan di antara mereka. Artinya, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk masuknya anggota koalisi dari partai lain.

Baca juga: Zulhas Dilaporkan ke Bawaslu karena Bagikan Minyak Goreng Saat Kampanye

"Saya pikir sih kalau dalam masa sekarang saya mengistilahkan masa panjajakan, kayak orang pacaran. Jadi apapun itu terjadi untuk saling menyamakan persepsi, pandangan, pikiran, termasuk emosi. Jadi peluang-peluang itu masih terbuka kemungkinan, termasuk mengajak partai lain yang kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi," terang Aditya.

Memprbesar koalisi

Menurutnya, bergabungnya partai dalam KIB lebih didasari pada kecocokan pandangan dari para elite KIB dalam melihat potensi bakal calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2024.

"Kalau soal platform itu kadang-kadang partai politik kita tidak punya satu ikatan-ikatan ideologis yang relatif kuat, kalau saya melihatnya begitu. Sehingga yang masih diutamakan itu adalah kecocokan pandangan dari para tokoh atau figur, termasuk kalau bicara ini soal calon presidennya," tegasnya.

Aditya menambahkan KIB sedang ingin mewujudkan politik kebangsaan yang dinilai mampu menghadapi politik identitas yang sempat muncul dan membesar pada Pilpres 2019.

"Saya pikir semuanya atas nama politik kebangsaan. Karena yang dimaksud teman-teman politisi, politik kebangsaan tentu tidak ingin terulang kembali satu situasi di mana polarisasi politik atau politisasi identitas itu kuat," tegas dia.

Aditya menilai KIB tengah berupaya mencari kesepahaman atas politik kebangsaan untuk membendung politisasi identitas. "Jadi saya pikir mereka sedang mencari pencocokan-pencocokan di area itu, biar kemudian tidak terekspos kembali," tandasnya.(RO/OL-4)

Baca Juga

Antara

Presiden: Agenda Besar Bangsa tidak Boleh Berhenti

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 14:16 WIB
Kepala Negara mengajak semua komponen bangsa untuk selalu waspada dan bersiaga. Khususnya, di tengah ancaman krisis yang masih menghantui...
MI/RAMDANI

Surya Paloh Ingin Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan oleh Pengganti Jokowi

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 14:11 WIB
Surya Paloh berharap apa yang telah diletakkan menjadi dasar pembangunan dan telah diundangkan khususnya perpindahan ibu kota itu akan...
Antara

Jokowi Teken Keppres Pembentukan Tim Usut Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 13:59 WIB
Dengan ditekennya beleid tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di berat masa lalu menjadi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya